-
-
-
-
-
Cumicumi.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan dugaan rantai komando dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam pemaparannya di hadapan Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026), Suyudi menyebut instruksi penyadapan diduga bermula dari mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Suyudi menjelaskan, perintah tersebut diduga diteruskan melalui sejumlah pejabat di lingkungan Polri, yakni Irjen Slamet Uliandi, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta Nasution.
"Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS. Selanjutnya perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi," kata Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI.
Setelah instruksi diterima, proses penyadapan diduga dijalankan melalui Tim Technical Supporting Unit (TSU). Tim tersebut disebut memasukkan nomor telepon yang menjadi target ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS).
Namun, menurut Suyudi, proses tersebut tidak disertai verifikasi dan penyaringan untuk memastikan keterkaitan target dengan perkara yang sedang ditangani secara hukum.
Pada tahap berikutnya, petugas diduga dapat mendengarkan dan mengekspor rekaman komunikasi. Hasil rekaman itu kemudian diolah menjadi transkrip sebelum dilaporkan secara berjenjang kepada pihak yang berada dalam rantai komando.
Suyudi menyebut laporan hasil penyadapan tersebut bermuara kepada Listyo Sigit.
"Keempat, pelaporan hasil penyadapan secara berjenjang kepada Kabagmon, SU, hingga Jenderal LSP," ujar Suyudi.
Tak berhenti di situ, Kapolri juga mengungkap dugaan penghapusan data hasil penyadapan. Peristiwa itu disebut terjadi pada Oktober 2026, ketika data dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah Ahrie Sonta dan dilaksanakan oleh tim TSU.
"Kelima, penghapusan data: Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU," ungkapnya.
Dalam perkara ini, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Slamet Uliandi, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta Nasution. Keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian penyadapan, mulai dari pemberian instruksi, persetujuan pelaksanaan, hingga pengelolaan dan penghapusan data.
Pemaparan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja yang secara khusus membahas penanganan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden. Komisi III DPR meminta penjelasan mengenai aktor intelektual, penerima hasil penyadapan, hingga alat yang digunakan dalam praktik tersebut.
Seluruh dugaan peran para tersangka masih menjadi bagian dari materi penyidikan dan harus dibuktikan melalui proses hukum.
