jpnn.com, PIDIE JAYA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan langkah penanganan darurat menyusul banjir susulan di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, khususnya di Desa Dayah Husein.
Langkah penanganan dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) langsung di lokasi terdampak serta koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
BACA JUGA: Brantas Abipraya Bersama Kementerian PU Percepat Pemulihan Banjir di Aceh
Sebagai langkah percepatan penanganan, Kementerian PU mengusulkan dua pekerjaan utama dalam masa tanggap darurat, yaitu normalisasi sungai, pembangunan tanggul dan Krib di Sungai Krueng Meureudu, serta pembangunan satu unit Sabo Dam di bagian hulu Sungai Krueng Meureudu.
Pelaksanaan pekerjaan akan menggandeng PT Brantas Abipraya (Persero) dalam penanganan darurat dengan mempertimbangkan kesiapan dan kedekatan penyedia jasa dengan lokasi bencana, serta pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan penanganan serupa.
BACA JUGA: Gibran Mundur dari Wapres RI, Begini Respons Jokowi
Pekerjaan normalisasi sungai direncanakan mulai dilaksanakan pada 12 November 2026 dengan mengerahkan sedikitnya 10 unit excavator.
Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penanganan sedimentasi dan meningkatkan kapasitas aliran sungai guna mengurangi risiko luapan air yang dapat kembali mengancam permukiman masyarakat.
BACA JUGA: Satgas PRR Terus Pantau Mitigasi Banjir di Aceh Jaya
Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, Asyari menyampaikan dalam pelaksanaan penanganan di lapangan, Kementerian PU juga telah berkoordinasi langsung dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pidie Jaya.
“Koordinasi tersebut telah menghasilkan kesepakatan terkait bentuk penanganan, lokasi pekerjaan, serta penyiapan lahan untuk tempat pembuangan (disposal) material hasil galian normalisasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,” ujar Asyari.
Penanganan ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan infrastruktur sumber daya air dan pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Pidie Jaya, khususnya selama masa transisi darurat yang berlangsung hingga 31 Desember 2026.
Kementerian PU berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait agar penanganan darurat dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan terukur, sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat dari ancaman banjir susulan.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada
