JAKARTA — Pengunduran diri Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tak memerlukan persetujuan Majelis Permusyarawatan Rakyat (MPR). Gibran mengundurkan diri dari jabatannya atas kehendak pribadi. Karena itu, menurut Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, MPR cukup hanya menindaklanjuti pengunduran diri itu dengan konstitusionalitas atas kekosongan jabatan wapres.
“MPR tidak perlu diminta untuk menyetujui atau menolak pengunduran diri tersebut. Yang perlu dilakukan MPR adalah menyatakan bahwa telah terjadi kekosongan jabatan wakil presiden (wapres) dan kemudian menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang diatur dalam konstitusi,” kata Yusril melalui siaran pers yang diterima Republika, Kamis (12/11/2026).
Yusril mengatakan, mekanisme konstitusional itu mengacu pada Undang-Undang (UU) Pemilu tentang syarat-syarat calon wakil presiden, serta UU MD3 yang mengatur soal kewenangan MPR.
Dalam hal terjadi kekosongan wapres tersebut, kata Yusril, diatur mekanismenya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal tersebut menerangkan tentang peran MPR dalam waktu 60 hari memilih satu di antara dua calon wakil presiden yang diusulkan oleh Presiden. “Dengan demikian setelah terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih melalui sidang MPR. Proses tersebut harus dilaksanakan dalam tenggat waktu paling lambat 60 hari sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945,” terang Yusril.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Mengapa tak perlu persetujuan MPR
Pengunduran diri Gibran, kata Yusril merupakan inisiatif sendiri untuk berhenti dari jabatannya sebagai wapres. Kata Yusril di dalam surat pengunduran diri tersebut, Gibran, sebagai wapres jelas menyatakan berhenti dari jabatannya.
“Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029, menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden Republik Indonesia,” begitu bunyi isi surat pengunduran diri Gibran yang disampaikan oleh Yusril.
Kata Yusril, dari paragraf pertama isi surat pengunduran diri itu, Gibran dengan terang mengatakan pengunduran dirinya itu atas kehendak pribadi. Sehingga, tak memerlukan jawaban menerima atau penolak, pun persetujuan dari MPR.
“Pernyataan pengunduran diri tersebut merupakan penegasan kehendak untuk berhenti atas inisiatif beliau sendiri. Bersifat sepihak sehingga tidak memerlukan persetujuan dari MPR,” terang Yusril.
Bahkan Yusril melanjutkan, dalam paragraf kedua dan keempat surat pengunduran diri itu, Gibran sebagai wapres meminta MPR untuk menindaklanjuti keputusan berhenti itu sesuai dengan mekanisme Pasal 8 ayat (2).
“Jadi permintaan tersebut harus dipahami sebagai permintaan untuk menindaklanjuti konsekuensi konstitusional dari pengunduran diri, bukan permohonan agar MPR memberikan persetujuan terhadap keputusan pengunduran dirinya,” ujar Yusril.
Gibran sendiri, sejak Rabu (11/11/2026) dikabarkan sudah menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyatakan mengundurkan diri dari jabatan sebagai wapres. Pada Kamis (12/11/2026) Gibran mendatangi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengirimkan sendiri surat pengunduran dirinya sebagai wakil presiden. Sikap tersebut setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemarin mulai mengumpulkan persetujuan untuk menyatakan pendapat perihal nasib politik Gibran sebagai wakil presiden.
