JAKARTA, DISWAY.ID - Kabar baik bagi pemilik kendaraan bermotor yang masih memiliki tunggakan pajak. Sejumlah pemerintah provinsi masih menggelar program pemutihan pajak kendaraan 2026 hingga akhir tahun.
Melalui kebijakan ini, masyarakat bisa mendapatkan berbagai keringanan, mulai dari penghapusan denda keterlambatan hingga potongan pajak kendaraan bermotor.
Program pemutihan pajak kendaraan merupakan kebijakan pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan tanpa terbebani sanksi administratif yang menumpuk.
Umumnya, keringanan yang diberikan meliputi penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), hingga potongan pembayaran pajak pokok. Namun, setiap provinsi memiliki ketentuan dan periode pelaksanaan yang berbeda.
Bagi masyarakat yang belum sempat membayar pajak kendaraan, kesempatan ini masih terbuka.
Berdasarkan informasi dari akun media sosial resmi Bapenda masing-masing daerah, terdapat empat provinsi yang masih memberikan program pemutihan atau keringanan pajak kendaraan hingga Desember 2026.
BACA JUGA:Apa Saja Tugas Gibran? Prabowo Akhirnya Ceritakan Pembagian Kerja Selama Dua Tahun di Pemerintahan
Berikut daftar provinsi yang masih menggelar program tersebut.
1. DKI Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan program keringanan pajak kendaraan bermotor mulai 2 November hingga 31 Desember 2026.
Dikutip dari akun Instagram Humas Pajak Jakarta, program ini mencakup pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Kebijakan tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat Jakarta untuk mengurus kewajiban pajak kendaraan sekaligus memanfaatkan fasilitas keringanan yang diberikan pemerintah daerah.
Pemilik kendaraan sebaiknya tidak menunda pengurusan hingga mendekati batas akhir program. Dengan begitu, proses administrasi dapat diselesaikan lebih awal.
2. Jawa Tengah
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga masih memberikan keringanan pajak kendaraan hingga 28 Desember 2026.
Mengacu pada informasi akun Instagram Bapenda Jawa Tengah, program tersebut berlangsung sejak 21 September 2026.
Ada beberapa bentuk keringanan yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Di antaranya pembebasan denda PKB, pembebasan pajak progresif PKB, serta pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk tahun sebelumnya.
Program ini dapat membantu pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan agar beban pembayaran menjadi lebih ringan.
Meski demikian, masyarakat tetap perlu memperhatikan ketentuan teknis yang berlaku, termasuk persyaratan administrasi dan jenis kendaraan yang mendapatkan fasilitas tersebut.
3. Banten
Kabar baik juga datang dari Pemerintah Provinsi Banten. Program keringanan pajak kendaraan di wilayah ini diperpanjang hingga 31 Desember 2026.
Dikutip dari akun Instagram Bapenda Banten, terdapat dua bentuk keringanan yang diberikan kepada wajib pajak.
Pertama, pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kedua, pemberian diskon sebesar 5 persen untuk pembayaran pokok PKB.
Artinya, masyarakat tidak hanya berkesempatan terbebas dari denda keterlambatan, tetapi juga memperoleh potongan atas pajak pokok sesuai ketentuan program.
Bagi pemilik kendaraan yang masih menunggak pajak, kebijakan ini bisa menjadi kesempatan untuk kembali menertibkan administrasi kendaraan.
4. Sulawesi Selatan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan turut menggelar program keringanan pajak kendaraan mulai 1 November hingga 31 Desember 2026.
Berdasarkan informasi dari akun Instagram Bapenda Sulawesi Selatan, program ini menawarkan sejumlah fasilitas yang cukup menarik.
Salah satunya adalah diskon pajak sebesar 50 persen untuk tahun jatuh tempo 2025 ke bawah.
Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan pembebasan denda PKB, pembebasan denda BBNKB, serta pembebasan denda SWDKLLJ untuk tahun yang terlewat.
Dengan berbagai fasilitas tersebut, pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan berpeluang mendapatkan pengurangan beban pembayaran.
Masyarakat Sulawesi Selatan perlu memastikan terlebih dahulu ketentuan dan persyaratan program sebelum melakukan pembayaran agar dapat memanfaatkan keringanan sesuai haknya.
