Jakarta, VIVA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menyerahkan surat keputusan pencabutan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Langkah tersebut menjadi tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan suket penyetaraan pendidikan milik Gibran.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat mengatakan dokumen pencabutan itu disampaikan dalam persidangan PTUN pada Kamis (12/11/2026). Setelah objek gugatan dicabut, majelis hakim kemudian memutuskan gugatan penggugat dinyatakan gugur.
"Menindaklanjuti putusan MA, Kemendikdasmen sudah mencabut suket dan sudah diserahkan ke PTUN pada persidangan hari ini," kata Wamendikdasmen Atip di Jakarta, Kamis.
Atip menyebut keputusan tersebut sekaligus mengakhiri persoalan hukum mengenai keabsahan surat penyetaraan ijazah Gibran. Menurut dia, setelah pencabutan dilakukan dan putusan pengadilan dijatuhkan, tidak tersedia lagi langkah hukum untuk mempermasalahkan suket tersebut.
"Dengan putusan ini, maka persoalan keabsahan suket sudah selesai dan tidak ada lagi langkah hukum dan upaya hukum yang bisa ditempuh," jelasnya.
Pencabutan suket penyetaraan ijazah Gibran dilakukan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti sebelumnya telah membenarkan penerbitan keputusan tersebut.
SK yang ditandatangani Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Muttaqin pada 11 November 2026 itu mencabut surat keterangan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 6 Agustus 2019.
Dokumen yang dicabut bernomor 9149/D.D1/KS/2019. Surat tersebut merupakan keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pendidikan saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.
Abdul Mu'ti sebelumnya juga menjelaskan isi keputusan pencabutan tersebut. Ia membenarkan bahwa kementeriannya telah mengeluarkan keputusan untuk menarik kembali surat keterangan yang menjadi objek perkara.
"Ya benar kami melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (mengeluarkan surat keputusan tersebut tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 9149/D.D1/KS/2019," katanya.
