JAKARTA, KOMPAS – Untuk lebih memacu reformasi pasar modal, pemerintah menegaskan tiga langkah tambahan. Ketiga langkah tersebut mencakup peningkatan efisiensi kapital emiten, percepatan penegakan hukum terhadap praktik manipulasi pasar, serta peningkatan edukasi terhadap investor pasar modal.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengumpulkan para pemangku kepentingan pasar, dari Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, hingga emiten pada Kamis (12/11/2026) di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.
Wakil Menteri Koordinator Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, mengatakan, pemerintah terus memonitor transformasi yang dilakukan Bursa Efek Indonesia (BEI). Untuk memacu langkah reformasi itu, pemerintah pun mendorong tiga agenda lanjutan reformasi pasar modal.
Pertama, peningkatan nilai (value-ing up) para emiten domestik dengan berpatok pada pengalaman Jepang dan Korea Selatan. Ia menuturkan, di Jepang, reformasi dilakukan pada level tata kelola di tingkat direksi emiten.
”Salah satunya, mereka (direksi) diminta meningkatkan efisiensi capital. Kalau efisiensi capital terpenuhi, kinerja makin bagus dan corporate value atau nilai perusahaannya akan naik. Itu akan mendorong investor untuk masuk,” tutur Dradjad dalam konferensi pers bersama para pemangku kepentingan pasar modal, Kamis.
Pihak Kemenko Perekonomian juga meminta masukan dari para pemangku kepentingan, terutama perusahaan emiten, mengenai kebijakan ekonomi riil apa yang diperlukan untuk mendorong peningkatan nilai emiten tersebut. Muncul usulan kebijakan pada sejumlah bidang, seperti perpajakan, bea masuk, energi hijau, dan sektor ekonomi riil lainnya.
”Kita akan tindaklanjuti (masukan-masukan itu) dalam rapat koordinasi Kemenko Perekonomian dengan kementerian/lembaga terkait,” kata Dradjad.
Dalam konferensi pers itu, hadir pula sejumlah tokoh lain. Beberapa di antaranya adalah Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik, Komisaris Utama BEI Nurhaida, serta Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Edi Broto.
Jeffrey Hendrik mengatakan, salah satu insentif di bidang perpajakan tersebut sudah diberikan dalam bentuk insentif pajak 3 persen bagi perusahaan yang memiliki saham free float di atas 40 persen. ”Itu sudah berjalan dan dinikmati banyak perusahaan publik,” katanya.
Selain peningkatan nilai emiten, Dradjad melanjutkan, langkah kedua adalah penegakan aturan dan regulasi terhadap seluruh kebijakan serta perundang-undangan yang berlaku. Percepatan terhadap pelaksanaan upaya ini telah disepakati.
“Kami memakai benchmark di negara-negara lain, di mana ada (negara) yang (penegakan hukumnya) bisa satu minggu, ada yang bisa tiga minggu. Kami berharap keputusan-keputusan itu bisa ditindaklanjuti dengan lebih cepat,” katanya.
Ia menampik ”mitos” bahwa pasar modal kurang diawasi dengan baik. Menurutnya, pengawasan selama ini telah berjalan, hanya saja komunikasinya belum intensif.
Langkah reformasi lanjutan ketiga, ujar Dradjad, adalah peningkatan edukasi mengenai pasar modal bagi investor dan para pemangku kepentingan lainnya. Ia menilai, literasi bagi banyak kalangan terkait pasar modal masih belum maksimal.
Pemerintah menilai pasar modal Indonesia begitu krusial bagi perekonomian Indonesia. Sekitar 15 persen penduduk usia produktif sudah terlibat di pasar modal sebagai investor, bahkan menjadikan saham sebagai instrumen tabungan mereka.
Artinya, gejolak di pasar modal akhir-akhir ini sudah pasti berdampak pada naik-turunnya aset masyarakat yang menjadi investor di bursa.
“Kami melihat pasar modal bukan lagi hanya sarana bagi para emiten untuk menggalang dana. Kami sudah melihat pasar modal ini sebagai sarana tabungan bagi rakyat kita karena sudah banyak yang menyimpan investasinya di pasar modal. Jadi, negara akan lakukan semaksimal mungkin agar aset mereka di bursa terjaga nilainya,” tutur Dradjad.
Dalam kesempatan yang sama, Jeffrey mengatakan, reformasi pasar modal telah dilakukan. Namun, upaya itu perlu dilakukan secara konsisten, baik pada area peningkatan transparansi, likuiditas, dan efektivitas pengawasan.
“Tentu reformasi yang kami lakukan ini tidak hanya semata-mata untuk menjawab concern dari satu atau dua global index provider, tetapi lebih luas dari itu, ini ditujukan agar ada peningkatan kualitas pasar modal kita secara umum,” tuturnya.
Berdasarkan rapat bersama Kemenko Bidang Perekonomian, ia menegaskan, peningkatan nilai perusahaan emiten perlu diupayakan. Pendalaman pasar juga harus dilakukan, termasuk mendorong partisipasi investor ritel yang sudah sangat tinggi.
“Tentu dari sisi supply juga harus ada instrumen yang berkualitas, free float yang lebih baik, dan produk-produk baru yang dapat menjadi pilihan bagi para investor kita,” ujar Jeffrey.
Edi Broto menambahkan, OJK bersama dengan Self-Regulatory Organization (SRO) Pasar Modal, serta seluruh pemangku kepentingan pasar modal serius melakukan reformasi secara serius dan berkelanjutan. Tujuannya tidak hanya mengantisipasi dinamika saat ini, tetapi juga meningkatkan kinerja pasar modal agar menjadi lebih baik dan berkualitas.
Menanggapi langkah-langkah lanjutan reformasi pasar modal tersebut, tim riset Korea Investment & Sekuritas Indonesia (KISI) menilai, rencana pemerintah meniru Jepang dan Korea Selatan memang baik. Namun, apa yang diperbaiki dalam konteks kedua negara itu berbeda dengan yang dipersoalkan MSCI terhadap pasar modal Indonesia saat ini.
Program Jepang dan Korea Selatan fokus pada menaikkan nilai perusahaan lewat Return on Equity (ROE), dividen, dan pembelian kembali (buyback).
“Jepang berhasil karena konsisten bertahun-tahun dan berani menyebut emiten yang belum patuh. Korea (isunya) terbatas karena (berkaitan dengan) masalah tata kelola grup usaha. Sementara, keberatan MSCI itu soal integritas pasar kita: transportasi kepemilikan, free float, dan penegakan hukum. Program peningkatan nilai membantu valuasi, tetapi tidak menjawab inti masalah” tutur tim riset KISI.
Perbaikan pada sisi aturan sejauh ini dinilai sudah banyak dilakukan. Saham-saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC) sudah dikeluarkan dari Indeks Harga Saham Gabungan, batas minimum free float sudah dinaikkan, data kepemilikan saham di atas 1 persen sudah dibuat terbuka, investigasi terbuka juga dilakukan, termasuk membentuk komite HSC independen.
“Yang belum ada bukti hasilnya adalah sanksi bernama (menyebut secara langsung nama pihak yang bersalah) dan kenaikan free float yang nyata. Investor global kembali (ke pasar Indonesia) karena bukti, bukan pernyataan belaka,” ujar tim riset KISI.
