JAKARTA, DISWAY.ID - Percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah.
Pasalnya, berbagai agenda pembangunan berkelanjutan, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat hingga perlindungan lingkungan, harus diwujudkan melalui program yang berdampak langsung bagi warga.
Peran tersebut menjadi landasan penyelenggaraan Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) 2026.
Program yang diinisiasi PT Surveyor Indonesia (Persero) ini melibatkan kolaborasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), serta Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
I-SIM dirancang sebagai instrumen penilaian dengan skema rating untuk mengukur sekaligus mendorong pencapaian target SDGs di tingkat pemerintah daerah. Program ini juga menjadi bagian dari rangkaian Indonesia SDGs Action Awards 2026 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas.
Dalam rangkaian I-SIM 2026, PT Surveyor Indonesia menjalankan peran sebagai inisiator sekaligus melaksanakan verifikasi dan validasi capaian daerah. Perusahaan tersebut juga menggelar penjurian Top 5 I-SIM 2026 untuk kategori kota dan kabupaten di Graha Surveyor Indonesia, Jakarta pada Kamis, 12 November 2026.
BACA JUGA:Surveyor Indonesia dan BEI Perkuat Kepercayaan Pasar Modal, Dorong Transparansi Informasi Perusahaan
Tahap penjurian akhir ini menjadi kesempatan bagi setiap daerah untuk memaparkan program unggulannya. Penilaian tidak hanya melihat kesesuaian inovasi dengan target SDGs, tetapi juga mempertimbangkan bukti implementasi, dampak yang dihasilkan, serta keberlanjutan program.
Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Fajar Wibhiyadi, mengatakan keberhasilan agenda pembangunan berkelanjutan nasional sangat bergantung pada kontribusi pemerintah daerah. Menurutnya, kebijakan pembangunan harus mampu diterjemahkan menjadi layanan dan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
"Salah satu penentu capaian SDGs nasional ini adalah dukungan dari berbagai pihak dan peran besar dari pemerintah kabupaten dan kota, tempat kebijakan diterjemahkan menjadi layanan, dan layanan menjadi perubahan nyata bagi masyarakat. Dalam semangat ini, PT Surveyor Indonesia (Persero) bersama Kementerian PPN/Bappenas, APEKSI, dan APKASI menyelenggarakan I-SIM sebagai instrumen penilaian berskema rating di tingkat pemerintah daerah. Sebagai BUMN yang bergerak di bidang testing, inspection, certification, and consultation, PT Surveyor Indonesia (Persero) menjunjung integritas, objektivitas, dan akuntabilitas. Kami berkomitmen memastikan seluruh proses penjurian berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Fajar.
10 Kota dan Kabupaten Masuk Penilaian AkhirMemasuki penyelenggaraan kelima sejak 2022, I-SIM mencatat keterlibatan 190 pemerintah daerah. Jumlah tersebut terdiri atas 82 pemerintah kota dan 108 pemerintah kabupaten.
Dari keseluruhan peserta, sebanyak 123 daerah telah menyelesaikan tahapan pengisian data, verifikasi, dan penilaian skor SDGs. Hasil evaluasi tersebut kemudian menghasilkan lima kota dan lima kabupaten dengan capaian tertinggi yang berhak mengikuti penjurian akhir.
Pada kategori kota, lima daerah yang masuk penilaian akhir adalah Kota Semarang melalui Transformasi Pengolahan Sampah, Kota Makassar dengan LONTARA, Kota Surabaya melalui Greenland Blue Economy, Kota Mojokerto dengan Gerbang Wali, serta Kota Jambi melalui Kampung Bahagia.
Sementara itu, kategori kabupaten diisi Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Dalihan Na Tolu Hijau, Kabupaten Sleman melalui Bahu Teman, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Listrik Masuk Sawah, Kabupaten Bandung melalui KABANDUNG Bangkit, serta Kabupaten Bogor dengan Akselerasi Pembangunan Desa.
BACA JUGA:IDSurvey Andalkan BKI, SUCOFINDO, dan Surveyor Indonesia Dukung Standar Industri Nasional
- 1
- 2
- »
