Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan materi pemeriksaan terhadap Ketua Umum GRIB Jaya, Rosario de Marshal alias Hercules (HCL), terkait kasus dugaan suap pengurusan pembukaan blokir dan sertifikasi Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Kantah BPN Kabupaten Bogor.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan yang berlangsung pada Rabu (11/11/2026) tersebut mendalami dugaan penerimaan dana oleh Hercules dari pihak PT Summarecon Agung Tbk (PT SMC).
Advertisement
Menurut Budi, dalam proses pengurusan dan pengelolaan lahan di Kabupaten Bogor, PT Summarecon tidak hanya mengalokasikan dana untuk dugaan penyuapan pejabat pertanahan, tetapi juga menyiapkan anggaran operasional pengamanan lahan yang kemudian diberikan kepada Hercules.
"PT SMC ini tidak hanya menyiapkan uang untuk diberikan kepada Kepala Kantor Bogor dalam pengurusan HGB dan juga blokir, tapi juga PT SMC ini menyiapkan sejumlah uang yang kemudian diberikan kepada Saudara HCL ya, dalam hal untuk pengamanan lahan-lahan yang dikelola oleh PT SMC di wilayah Kabupaten Bogor tersebut," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026) malam.
Budi menambahkan, Hercules yang merasa uang tersebut berpotensi berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani KPK, berinisiatif mengembalikan dana tunai senilai Rp 800 juta tersebut ke penyidik untuk disita.
"Artinya apa yang dilakukan oleh Saudara HCL ini, baik dengan melakukan penyerahan sejumlah uang tersebut dan juga memenuhi panggilan penyidik pada hari ini, tentunya adalah membantu proses penyidikan yang sedang berjalan karena memang informasi dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Saudara HCL ini kemudian membantu penyidik untuk kemudian bisa mengungkap secara utuh bagaimana kronologi peristiwanya," jelas Budi.
