Jakarta, tvOnenews.com — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme ketatanegaraan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri.
Saat ditanya awak media terkait unsur politis dalam memilih pengganti Gibran, Menurut Yusril, hal tersebut tidak bisa dihindari karena diatur oleh konstitusi, Undang-Undang MD3, serta Undang-Undang Pemilu.
“Ini semua proses politik ya, tidak bisa dihindari. Partai, mekanismenya ini semua mekanisme politik ya, karena partai-partai politik ada di DPR atau partai politik yang mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden dan saya kira mekanisme yang diatur oleh konstitusi dan diatur oleh Undang-Undang MD3 dan kemudian Undang-Undang Pilpres walaupun Undang-Undang Pemilu,” kata Yusril.
- HO-Setpres
Yusril menegaskan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sama sekali tidak memainkan peran dalam proses ini, karena pemilihan Wakil Presiden pengganti tidak dilakukan melalui pemilu, melainkan oleh MPR.
“Sebab KPU sama sekali tidak memainkan peran apa-apa karena pemilihan ini enggak akan dilakukan oleh MPR, jadi Presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR,” ujarnya.
Terkait proses yang akan ditempuh Presiden, Yusril menyebut sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden bisa berkonsultasi dengan siapa saja, atau tidak berkonsultasi, dan juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi.
“Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 bahwa ini juga harus dibicarakan dengan partai koalisi,” kata Yusril.
- Tangkapan layar tvOne
Ia menambahkan, calon tersebut memang berasal dari partai yang dulu menjadi koalisi pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang MD3.
Presiden sendiri disebut telah menyinggung akan mengadakan pertemuan dengan partai-partai koalisi. Terkait jadwal, Yusril mengatakan belum diputuskan kapan MPR akan menulis surat kepada Presiden.
MPR disebut perlu waktu tiga hari untuk mengadakan rapat mempersiapkan segala sesuatunya, setelah itu baru akan menulis surat kepada Presiden, apakah hari itu juga atau hari Senin yang akan datang, masih ditunggu.
