Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat merespons pernyataan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang menegaskan bahwa disabilitas tidak boleh menjadi penghalang bagi seseorang untuk berkarier sebagai guru, selama memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi yang dibutuhkan.
Lestari mengungkapkan penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk berkarier sebagai guru. Ia menilai keterbukaan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengajar menjadi salah satu ujian nyata penerapan prinsip no one left behind dalam pembangunan pendidikan inklusif.
"Kita tidak bisa berbicara tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik, tetapi di sisi lain, menutup pintu bagi pendidik yang berkualitas hanya karena disabilitasnya," kata Lestari dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Lestari mengungkapkan kehadiran guru penyandang disabilitas bukan sekadar pemenuhan kuota. Menurutnya, mereka adalah bukti hidup bahwa hambatan fisik tidak menghalangi kontribusi intelektual.
"Guru penyandang disabilitas telah membuktikan kompetensi melalui jalur seleksi yang sama. Regulasi harus menjamin hal itu, bukan justru menjadi sekat," tegas Anggota Komisi X DPR RI tersebut.
Lestari mengatakan komitmen pemerintah tersebut harus dibaca dalam konteks data yang belum menggembirakan. Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per September 2025 mencatat dari 363.921 murid penyandang disabilitas, hanya sekitar 15% satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif (SPPI) yang memiliki Guru Pembimbing Khusus (GPK).
"Jika guru pendamping bagi murid saja masih minim, bagaimana dengan pemenuhan hak guru penyandang disabilitas yang seharusnya menjadi ujung tombak layanan inklusif? Ini pekerjaan rumah besar bagi RUU Sisdiknas," katanya.
Data Komisi Nasional Disabilitas per Oktober 2025 juga menunjukkan hanya 4,3% penyandang disabilitas yang mengenyam pendidikan, dengan rata-rata lama sekolah 5,32 tahun. Menurut Lestari, angka ini memperlihatkan bahwa jalur menuju profesi guru bagi penyandang disabilitas masih terjal sejak dari akses pendidikan dasar.
Legislator dari Dapil II Jawa Tengah ini pun mendorong agar pembahasan RUU Sisdiknas tidak berhenti pada wacana kesetaraan di atas kertas. Ia meminta regulasi baru memuat jaminan aksesibilitas yang konkret mulai dari proses seleksi, pendidikan profesi, hingga penyediaan akomodasi yang layak di tempat kerja.
"RUU Sisdiknas harus memastikan guru penyandang disabilitas mendapat kesempatan yang sama dalam rekrutmen, peningkatan kompetensi, promosi jabatan, dan perlindungan profesi. Jangan ada lagi diskriminasi terselubung dalam bentuk persyaratan administratif yang tidak aksesibel," kata Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.
Lestari menambahkan, aksesibilitas bukan hanya soal fisik bangunan. Menurutnya, teknologi asistif, perangkat pembaca layar, buku braille atau audio, serta mekanisme pengaduan terhadap diskriminasi dan perundungan menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem pendidikan inklusif yang utuh.
"Regulasi tentang hak penyandang disabilitas tidak boleh disusun tanpa melibatkan mereka yang terdampak, termasuk para guru penyandang disabilitas," tegasnya.
Ia berharap RUU Sisdiknas menjadi momentum untuk memastikan tidak ada lagi pendidik berkualitas yang tersisih karena keterbatasan yang seharusnya bisa diakomodasi negara.
Dengan terbukanya kesempatan seluas-luasnya bagi guru disabilitas, kata Lestari, Indonesia tidak hanya membangun sekolah inklusif bagi murid, tetapi juga menciptakan ekosistem pendidikan yang menghargai keberagaman di semua lini, termasuk di ruang guru.
"Keterbatasan bukan akhir segalanya. Negara harus hadir untuk memastikan setiap warga, termasuk penyandang disabilitas, agar memiliki kesempatan yang sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," pungkasnya.
(ega/ega)
