Jakarta, VIVA - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyatakan kesiapan berkolaborasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memperkuat pendidikan Pancasila di lingkungan sekolah.
Program tersebut direncanakan menjangkau seluruh jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA).
Komitmen itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dalam Simposium Refleksi 66 Tahun Sidang Umum Pertama MPRS di Gedung Merdeka, Museum Konferensi Asia Afrika, Jalan Asia Afrika Nomor 65, Kota Bandung, Selasa (10/11/2026).
"Kami, Provinsi Jawa Barat siap dijadikan role model pembangunan manusia Jawa Barat yang utuh melalui pendidikan Pancasila dari nilai-nilai dasar dari sekolah dasar," tegas Erwan, dikutip Kamis (12/11/2026).
Erwan menilai, penguatan pendidikan Pancasila menjadi kebutuhan penting di tengah tantangan degradasi moral yang mulai terlihat dalam kehidupan dunia pendidikan. Ia menyoroti fenomena perundungan terhadap guru hingga tindakan kekerasan yang dilakukan peserta didik terhadap tenaga pendidik.
Menurut Erwan, kondisi tersebut sangat berbeda dengan pengalaman pendidikan pada masa lalu, ketika guru mendapatkan penghormatan tinggi dari para murid.
"Dulu ketika kita sekolah, mana ada yang berani memanggil guru seenaknya. Ketika guru lewat, kita tunduk setunduk-tunduknya, saking hormat kepada seorang guru. Sekarang kita lihat di berita, ada guru yang alami perundungan, bahkan dikeroyok oleh muridnya. Naudzubillah min dzalik, zaman kita dulu tidak ada seperti itu," ujar Erwan.
Ia menilai, pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada pengetahuan akademis, tetapi juga harus membangun karakter, moral, dan kepribadian peserta didik.
Erwan kemudian membandingkan sistem pendidikan saat ini dengan masa lalu, ketika Pendidikan Moral Pancasila (PMP) menjadi salah satu materi penting dalam pembelajaran. Menurutnya, PMP memiliki cakupan yang lebih luas karena memadukan pendidikan moral dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila.
"Dulu ketika akan lulus SD, SMP, dan SMA, ada EBTANAS. Salah satu yang menjadi modal dasar adalah agama, kemudian Pendidikan Moral Pancasila. Sekarang PMP diganti menjadi PPKN. Saya melihat PPKN lebih banyak berbicara tentang hak dan kewajiban warga negara, sementara pendidikan moral dan nilai-nilai Pancasila perlu terus diperkuat," katanya.
