Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sudah menyiapkan strategi untuk mengejar target penerimaan pajak hingga akhir 2026. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan ada sekitar Rp 500 triliun yang dikejar pada November dan Desember tahun ini.
Penerimaan pajak hingga September 2026 tercatat mencapai Rp 1.607,6 triliun atau 68,2 persen dari target APBN senilai Rp2.357,7 triliun.
“Angka detailnya besok akan kami sampaikan (saat konpers APBN KiTa), tetapi kira-kira kita masih membutuhkan sekitar Rp 500 triliun di November dan Desember,” kata Bimo kepada wartawan di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11).
Bimo membeberkan strategi atau kebijakan yang disiapkan untuk mengejar penerimaan pajak Rp 500 triliun itu di antaranya pengenaan pajak bagi pedagang online atau pajak marketplace, penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN), penghapusan sanksi administratif, hingga global minimum tax atau pajak minimum global.
Selain itu, kata Bimo, DJP terus menyempurnakan Coretax untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak. Menurutnya, Coretax sudah terintegrasi dengan fitur AI Analystics, yang diharapkan mempermudah Wajib Pajak mengakses layanan perpajakan.
Bimo juga memaksimalkan kinerja para pejabat yang bertanggung jawab terkait pemungutan pajak. Ia menegaskan pegawai pajak disiapkan untuk memastikan pemungutan pajak berjalan baik, profesional, berintegritas, transparan, dan akuntabel.
“Jadi, insyaallah kami optimis, dan yang penting, memang kami juga bekerja sama secara lebih terintegrasi dengan dirjen-dirjen terkait untuk memastikan APBN tetap tangguh sebagai peredam guncangan untuk memastikan ekonomi tetap tangguh,” ungkap Bimo.
