Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menertibkan parkir liar yang marak terjadi di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sejumlah titik yang menjadi sorotan di antaranya kawasan Pondok Indah dan Gandaria.
Pramono mengatakan persoalan parkir liar menjadi salah satu masalah utama di Kecamatan Kebayoran Lama. Keberadaan kendaraan yang parkir sembarangan di badan jalan sempat menghambat proses pemadaman kebakaran.
Hal itu disampaikan Pramono saat memimpin rapat tingkat kecamatan di Kebayoran Lama, Kamis (12/11/2026). Dia meminta Dishub berkoordinasi dengan Satpol PP, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) bidang UMKM, serta jajaran wali kota dan camat untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Untuk penataan PKL yang ada, karena salah satu problem utama di Kebayoran Lama ini adalah hal yang berkaitan dengan parkir liar. Ada tempat yang kemudian seakan-akan sudah menjadi tempat parkir, padahal itu jalan," kata Pramono.
"Bahkan ketika terjadi kebakaran pada waktu yang lalu karena begitu padatnya parkir, yaitu motor, sampai kemudian menjadi hambatan untuk memadamkan api," lanjutnya.
Pramono meminta jajarannya tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga menyiapkan lokasi parkir agar kendaraan tidak kembali memenuhi badan jalan.
Sementara itu, Camat Kebayoran Lama Mustopa Thohir menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan pengelola Gandaria City untuk menyiapkan lokasi parkir. Nantinya, kendaraan yang selama ini parkir sembarangan akan diarahkan ke lokasi tersebut.
"Untuk lokasi-lokasi yang rawan parkir liar, itu di antaranya seperti di Pondok Indah dan di Gandaria City sendiri, tempatnya di dekat Universitas Husni. Itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, tentunya kita akan mengarahkan mereka ke lokasi di dalam Gandaria City," ujar Mustopa.
Selain parkir liar, Pemprov DKI juga akan menata pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di pinggir jalan. Pramono meminta para pedagang direlokasi ke fasilitas milik Pasar Jaya.
Sebagai insentif, Pramono menyetujui pemberian fasilitas gratis tanpa biaya sewa selama enam bulan bagi PKL yang bersedia pindah.
"Saya menyetujui untuk selama 6 bulan diberikan gratis tanpa sewa, supaya mereka bersedia untuk pindah," ucapnya.
(bel/ygs)
