Pantau - Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus pemberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke Arab Saudi yang mengakibatkan satu korban meninggal dunia.
Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menetapkan lima orang sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam proses perekrutan, pengurusan dokumen, hingga pemberangkatan korban melalui jalur nonprosedural.
Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang, menyampaikan bahwa kelima tersangka telah ditahan untuk kepentingan penyidikan.
Pengungkapan perkara tersebut disampaikan Yolanda di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Perkara itu menjadi perhatian serius karena penempatan pekerja migran secara nonprosedural dapat menempatkan seseorang dalam situasi kerja yang tidak terlindungi, rentan terhadap tekanan dan eksploitasi, dan bahkan dapat berujung pada hilangnya nyawa,” kata Yolanda.
Korban Dijanjikan Gaji 1.200 Riyal sebagai ART di Arab SaudiYolanda menjelaskan bahwa kasus tersebut bermula pada 2024 ketika seorang pekerja migran berinisial M mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai asisten rumah tangga (ART) di Arab Saudi.
Dalam proses perekrutan, korban dijanjikan gaji sebesar 1.200 riyal untuk bekerja sebagai ART di negara tersebut.
Setelah menerima tawaran pekerjaan, korban menjalani proses perekrutan dan pemberangkatan yang melibatkan sejumlah pihak dengan peran berbeda.
Pihak-pihak tersebut terdiri atas perekrut lapangan, sponsor, serta perusahaan yang membantu pengurusan dokumen perjalanan dan visa.
Berdasarkan hasil penyidikan, proses penempatan korban dilakukan melalui jalur nonprosedural sehingga tidak memenuhi ketentuan resmi penempatan pekerja migran Indonesia.
Pada 11 Agustus 2024, korban diberangkatkan menuju Arab Saudi untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga sesuai dengan tawaran yang sebelumnya diterimanya.
Setelah lebih dari satu tahun bekerja di Arab Saudi, korban mulai menyampaikan kondisi yang dialaminya kepada keluarga di Indonesia.
Sekitar November 2025, korban menghubungi keluarganya dan mengabarkan bahwa dirinya mengalami gangguan kesehatan selama berada di Arab Saudi.
Dalam komunikasi tersebut, korban juga menyampaikan keinginannya untuk berhenti bekerja dan kembali ke Indonesia.
Namun, berdasarkan keterangan yang diperoleh penyidik, korban diduga mengalami tekanan dan ancaman apabila menolak melanjutkan pekerjaannya.
“Berdasarkan keterangan dalam penyidikan, korban diduga mengalami tekanan dan ancaman apabila menolak melanjutkan pekerjaannya,” kata Yolanda.
Pada Februari 2026, keluarga korban menerima kabar bahwa M telah meninggal dunia di Arab Saudi.
Setelah keluarga menerima kabar kematian tersebut, jenazah korban kemudian dipulangkan dari Arab Saudi ke Indonesia.
Bareskrim Polri selanjutnya melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana perdagangan orang yang berkaitan dengan proses perekrutan dan pemberangkatan korban.
Polisi Tetapkan Lima Tersangka, Termasuk Komisaris dan Direktur Utama PerusahaanDari hasil penyidikan, Bareskrim Polri menetapkan lima orang sebagai tersangka yang diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian pemberangkatan korban ke Arab Saudi.
Tersangka pertama merupakan seorang perempuan berinisial M yang diduga berperan sebagai perekrut lapangan.
M diduga menawarkan pekerjaan kepada korban sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi sebelum menyerahkannya kepada pihak sponsor untuk diproses lebih lanjut.
“Tersangka menawarkan pekerjaan kepada korban sebagai ART di Arab Saudi, kemudian menyerahkan korban kepada pihak sponsor,” kata Yolanda.
Tersangka kedua adalah perempuan berinisial AS yang diduga berperan sebagai sponsor dalam proses penempatan korban.
AS disebut bertanggung jawab mengurus proses keberangkatan korban serta berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pemberangkatan ke Arab Saudi.
Sementara itu, tersangka ketiga merupakan laki-laki berinisial N yang juga diduga menjalankan peran sebagai sponsor.
N diduga membantu pengurusan dokumen perjalanan, persiapan keberangkatan, hingga proses pemberangkatan korban menuju Arab Saudi.
Tersangka keempat adalah perempuan berinisial R yang menjabat sebagai komisaris PT Alfa Nusantara Perdana.
Dalam perkara tersebut, R diduga mengoordinasikan pengurusan Enjaz, yakni sistem yang digunakan dalam proses penerbitan visa ke Arab Saudi.
Selain itu, R diduga terlibat dalam proses biometrik atau pengambilan sidik jari serta penerbitan visa korban melalui perusahaan.
Adapun tersangka kelima adalah laki-laki berinisial AN yang menjabat sebagai direktur utama PT Alfa Nusantara Perdana.
AN diduga berperan dalam pengurusan visa korban, termasuk pengolahan data paspor melalui sistem Enjaz.
Berdasarkan hasil penyidikan, kelima tersangka diduga terlibat dalam rangkaian proses yang saling berkaitan, mulai dari perekrutan, pengurusan dokumen, hingga pemberangkatan korban secara nonprosedural.
Bareskrim Sita Enam Ponsel, Dua CPU, dan Dokumen Transaksi KeuanganDalam pengungkapan kasus tersebut, penyidik Bareskrim Polri turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas para tersangka.
Barang bukti yang disita meliputi enam unit telepon genggam dan dua unit central processing unit (CPU).
Penyidik juga mengamankan dokumen paspor, kartu keluarga, serta sejumlah dokumen yang digunakan dalam proses pemberangkatan korban ke Arab Saudi.
Selain dokumen identitas dan perjalanan, kepolisian menyita dokumen transaksi keuangan untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan.
Barang bukti tersebut menjadi bagian dari penyidikan untuk mengungkap keterlibatan masing-masing tersangka dalam dugaan tindak pidana perdagangan orang.
Lima Tersangka Dijerat UU TPPO dan Pelindungan Pekerja MigranAtas dugaan perbuatannya, kelima tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Penyidik juga menjerat para tersangka dengan Pasal 81 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Selain itu, kepolisian menerapkan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Bareskrim Polri menegaskan bahwa pemberangkatan pekerja migran melalui jalur nonprosedural dapat menempatkan korban dalam kondisi kerja yang tidak terlindungi dan rentan mengalami eksploitasi.
Kasus tersebut menjadi perhatian kepolisian karena korban diduga mengalami tekanan dan ancaman ketika ingin berhenti bekerja sebelum akhirnya dilaporkan meninggal dunia di Arab Saudi.
Kelima tersangka kini menjalani proses hukum dan telah ditahan, sementara penetapan status tersangka belum berarti mereka dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
