Foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke-14 yang sebelumnya terpasang di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat terlihat tergeletak di lantai pada Kamis (12/11/2026). Foto tersebut diturunkan oleh pihak Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat setelah mereka menyampaikan aspirasi di Gedung DPRD Jabar.
Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat mendatangi DPRD Jabar untuk menyampaikan aspirasi yang berisi desakan agar Gibran mundur dari jabatan wakil presiden. Mereka juga meminta DPR dan MPR segera memproses tuntutan tersebut.
Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa, mengatakan pihaknya menerima perwakilan aliansi tersebut di Ruang Badan Anggaran DPRD Jabar.
“Sore hari ini menerima kunjungan dari Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat, mereka menyampaikan aspirasi terkait dengan mundurnya Pak Wakil Presiden Republik Indonesia, yang ternyata sudah mundur ya,” kata Buky.
Dia menjelaskan, surat aspirasi dari aliansi tersebut telah diterima sehari sebelumnya, sebelum muncul informasi mengenai pengunduran diri Gibran.
“Sebetulnya surat dari teman-teman ini kan (sudah) sampai kemarin, jadi sebelum Gibran mengundurkan diri, tapi intinya salah satunya memang adalah Pak Gibran untuk mundur kemudian meminta DPR/MPR segera memproses,” ujarnya.
Buky menyebut DPRD Jabar akan meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat melalui DPR dan MPR. Menurutnya, tuntutan yang disampaikan berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat.
“Ya seperti biasa, kami selalu menerima aspirasi masyarakat dari berbagai kalangan dan itu karena ditujukan sebetulnya kepada pemerintah pusat, maka kami akan mengirimkan aspirasi ini ke pusat khususnya melalui MPR/DPR,” ungkapnya.
Terkait tuntutan pengunduran diri Gibran, Buky menegaskan DPRD Jabar tidak berada dalam posisi untuk menyetujui ataupun menolak keputusan tersebut.
“Ya itu kan keputusan Pak Gibran ya, kami tidak dalam kapasitas mengiyakan dan tidak mengiyakan, tapi artinya kami juga menghargai proses yang selama ini telah berjalan,” tuturnya.
Penurunan Foto Bukan Instruksi DPRDBuky juga menegaskan bahwa penurunan foto Gibran bukan merupakan instruksi dari institusi DPRD Jabar. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan keputusan pribadi pihak yang melakukannya.
“Saya kira, kita tunggu saja sampai resmi mundur. Kalau misalnya ada pihak-pihak yang menurunkan foto wakil presiden ya itu menurut saya tindakan pribadi jadi bukan institusi,” jelasnya.
Dia menambahkan, DPRD Jabar tidak memiliki kapasitas untuk mengatur kebijakan terkait figur yang akan diusung sebagai calon presiden maupun wakil presiden. Hal tersebut merupakan ranah pemerintah pusat dan lembaga terkait.
“Kebijakan itu kan sepenuhnya ada di pusat ya, jadi kita tidak punya kapasitas untuk menyampaikan ‘jangan ini’, ‘jangan itu’ gitu ya. Pasti nanti kan itu jadi ranah di DPR/MPR,” pungkasnya.
