JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi III DPR RI meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerapkan pasal makar terhadap para tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal (illegal access), dan penghilangan data elektronik.
Selain meminta penerapan pasal makar, Komisi III juga mendesak Polri mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
Hal itu menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ketua Komisi III Habiburokhman mengatakan tindakan penyadapan dan akses ilegal yang dilakukan para tersangka merupakan perbuatan makar.
Baca Juga: Sahroni ke Kapolri Jenderal Suyudi soal Kasus Penyadapan Presiden Prabowo di Rapat DPR: Sikat Semua!
Karena itu, ia meminta Polri mengusut perkara tersebut secara menyeluruh.
"Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan atau illegal access dan atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindakan makar, oleh karena itu, Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain," tegas Habiburokhman.
Komisi III juga mengapresiasi langkah Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap perkara tersebut. Namun, penanganannya diminta tidak berhenti pada pengungkapan para tersangka.
Habiburokhman menegaskan, proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Habib Aboe Desak Polri Telusuri Aliran Hasil SadapanSementara Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Polri mengungkap ke mana informasi yang diperoleh dari dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, dialirkan.
Baca Juga: Blak-Blakan! Kapolri Suyudi Ungkap Peran Listyo: Pemberi Perintah dan Terima Hasil Penyadapan
Habib Aboe mempertanyakan apakah informasi tersebut hanya berada di tangan para tersangka atau telah diserahkan kepada kelompok politik, individu tertentu, bahkan pihak di luar negeri.
"Saya ingin bertanya secara tegas, hasil sadapan itu larinya ke mana? Apakah informasi tersebut hanya berhenti di tangan para tersangka, atau diberikan kepada kelompok politik maupun orang-orang tertentu di republik ini? Atau justru dikirim ke luar negeri? Siapa saja yang menikmati dan menggunakan data hasil sadapan tersebut?" kata Habib Aboe, dikutip dari laman resmi DPR.
Menurut Habib Aboe, pengungkapan perkara tidak boleh berhenti pada penangkapan para pelaku yang diduga terlibat secara langsung.
Polri juga perlu menelusuri pihak yang mengendalikan operasi, motif penyadapan, hingga pihak yang memperoleh manfaat dari informasi tersebut.
"Tetapi jangan berhenti pada pelaku yang sudah ditangkap. Bongkar sampai ke akar-akarnya, telusuri siapa yang mengendalikan, apa motifnya, dan siapa yang mendapatkan manfaat dari informasi tersebut," ucapnya.
Politikus Fraksi PKS itu mengapresiasi langkah Kapolri dalam mengungkap dan menangkap para tersangka.
Akan tetapi, ia mengingatkan pentingnya mengungkap seluruh jaringan yang diduga berada di belakang perkara tersebut.
Baca Juga: Demokrat Desak Kapolri Terapkan Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan Prabowo
Habib Aboe menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Kepala Negara merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional dan stabilitas pemerintahan.
Ia meminta Polri memastikan proses hukum berjalan transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu.
Komisi III, lanjutnya, akan mengawal penuntasan perkara tersebut demi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia.
Polri Terbitkan Laporan Dugaan MakarDi sisi lain, Kapolri Suyudi Ario Seto menyampaikan, Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta, secara bersama-sama, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar dalam perkara tersebut.
"Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan/atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar,” ungkap Suyudi.
Polri pun telah melakukan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana yang memerlukan pembuktian secara terpisah.
Suyudi menyebut dugaan permufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah dalam kasus itu masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.
"Untuk mendalami dugaan tersebut penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut," tutur Kapolri.
Baca Juga: FULL! Respons Kapolri Jenderal Suyudi usai DPR Singgung Pasal Makar
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Rizky L Pratama Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV
- Komisi III DPR
- Kapolri
- pasal makar
- penyadapan ilegal
- Suyudi Ario Seto
- penyadapan presiden
