jpnn.com - Republik Indonesia menyepakati kontrak perdagangan karbon pertama dengan Norwegia di Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 di Antalya, Turki.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) antara PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI) di Paviliun Indonesia pada COP31, Antalya, Türkiye, Rabu (11/11/2026).
BACA JUGA: Indonesia & Norwegia Umumkan Kontribusi Berbasis Hasil Tahap Kelima di COP31 Antalya
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan kerja sama karbon RI–Norwegia harus menghasilkan pengurangan emisi yang terukur, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Penandatanganan kesepakatan harus diikuti kesiapan untuk melaksanakannya. Setiap pengurangan emisi harus dapat diukur, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan," kata Menteri Jumhur dikutip dari keterangan pers, Kamis (12/11/2026).
BACA JUGA: Wapres Gibran Ajukan Pengunduran Diri ke MPR, Ada yang Tak Biasa
MOPA merupakan perjanjian pembelian hasil pengurangan emisi. Kesepakatan ini menjadi MOPA pertama Indonesia untuk mengoperasionalkan kerja sama berdasarkan Pasal 6.2 Perjanjian Paris.
Penandatanganannya turut disaksikan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Sigrun Aasland. GGGI berperan melalui Norwegian Article 6 Climate Action (NACA) Fund untuk mendukung pembiayaan karbon bagi transisi energi Indonesia.
BACA JUGA: Gibran Mundur, HMP Pemakzulan di DPR Sudah Tidak Relevan
Jumhur menyampaikan bahwa Indonesia bergerak dari komitmen iklim menuju pelaksanaan. Melalui Indonesia Climate and Carbon Partnership (ICCP), Indonesia menghubungkan prioritas iklim nasional dengan keahlian, teknologi, dan pembiayaan dari para mitra.
"Melalui kerja sama ini, kami berupaya memobilisasi pembiayaan karbon untuk mendukung transisi energi Indonesia dan berkontribusi pada target iklim nasional," ujar Jumhur.
Selain itu, MOPA mendukung Generation-Based Incentive (GBI), yaitu mekanisme insentif berdasarkan hasil untuk mendorong pembangunan pembangkit energi bersih baru yang terhubung ke jaringan listrik. Menurut rilis resmi GGGI, fokus awal program di Indonesia adalah pembangkit listrik tenaga surya terapung.
Program ini dirancang membantu proyek yang menghadapi kendala pembiayaan, regulasi, atau jaringan listrik. Insentif tambahan diberikan ketika harga pembelian listrik standar belum cukup membuat proyek yang memenuhi syarat menjadi layak secara finansial. Dukungan tersebut ditujukan untuk menghasilkan tambahan energi bersih dan pengurangan emisi yang benar-benar terjadi.
Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Sigrun Aasland menjelaskan bahwa sebagian proyek surya sulit memperoleh pembiayaan karena membutuhkan jaringan yang lebih kuat, saluran listrik baru, atau baterai yang meningkatkan biaya. Pembiayaan karbon dapat membantu proyek-proyek tersebut bergerak menuju pelaksanaan.
Dalam pidatonya, Aasland menyebut kesepakatan ini sebagai langkah menuju sasaran pengurangan emisi sebesar 12 juta ton. Angka tersebut merupakan sasaran program, bukan pengurangan emisi yang telah tercapai saat penandatanganan.
Aasland menekankan bahwa pembayaran harus didasarkan pada hasil yang telah dihasilkan. Setiap ton pengurangan emisi perlu diukur dan diverifikasi secara independen, serta tidak boleh dihitung sekaligus oleh Indonesia dan Norwegia.
"Kami membayar hasil yang benar-benar dihasilkan, dan setiap ton dihitung sekali oleh Norwegia atau Indonesia, tidak oleh keduanya," ujar Aasland.
GGGI menjelaskan bahwa program akan menggunakan sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi digital untuk mencatat listrik yang dihasilkan dan disalurkan ke jaringan. Data diperiksa melalui audit independen sebelum pembayaran karbon diberikan kepada operator proyek berdasarkan kinerja aktual.
Bagi Indonesia, tata kelola yang kredibel juga harus menjaga komitmen iklim nasional. Jumhur menyampaikan penguatan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), serta pemenuhan persyaratan otorisasi dan pencatatan transfer internasional hasil mitigasi.
"Prioritas kami adalah memastikan hasil mitigasi yang kredibel, menjaga integritas lingkungan, dan melaksanakan kerja sama ini sejalan dengan komitmen iklim nasional Indonesia," tegas Jumhur.
Jumhur menyatakan bahwa kedua negara perlu menuntaskan pengaturan teknis dan operasional untuk melaksanakan kesepakatan. Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, PLN, GGGI, dan mitra Norwegia agar kerja sama tersebut diterjemahkan menjadi aksi mitigasi yang terukur.
Dalam sesi yang sama, PLN juga melaksanakan penandatanganan enam perjanjian jual beli listrik dan dua surat pernyataan minat untuk proyek energi terbarukan. Agenda tersebut merupakan bagian dari upaya transisi energi PLN yang lebih luas dan terpisah dari MOPA.
Direktur Utama PLN Suroso Isnandar menekankan bahwa keberhasilan transisi energi harus dinilai dari manfaatnya bagi masyarakat, bukan hanya pembiayaan atau kapasitas listrik.
"Artinya, ketahanan energi yang lebih kuat, peluang ekonomi baru, dan transisi yang adil bagi masyarakat Indonesia," kata Suroso.(Fat/JPNN)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
