-
-
-
-
-
Cumicumi.com, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengungkap isi surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti atas permintaan sendiri, tetapi tidak mencantumkan alasan spesifik di balik keputusannya.
Muzani membacakan bagian inti surat tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ia juga memperlihatkan dokumen berkop Garuda berwarna emas yang diserahkan langsung oleh Gibran sebelumnya.
"Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri," demikian bunyi bagian awal surat yang dibacakan Muzani.
Dalam surat itu, Gibran turut menyampaikan pertimbangannya mengambil keputusan tersebut.
"Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri," lanjut isi surat tersebut.
Meski memuat pernyataan mengenai kepentingan bangsa dan negara, Muzani menegaskan Gibran tidak memberikan alasan khusus yang mendasari pengunduran dirinya.
Sebelumnya, saat bertemu pimpinan MPR selama sekitar 20 menit, Gibran juga tidak menjelaskan latar belakang keputusannya secara lisan. Menurut Muzani, kedatangan Gibran saat itu hanya untuk menyerahkan surat sekaligus meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti.
Setelah menerima surat tersebut, MPR menyiapkan tahapan kelembagaan untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Muzani menyebut MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menetapkan Wakil Presiden definitif pengganti Gibran.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari sejak surat permintaan resmi dari MPR diterbitkan untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden.
Dengan demikian, surat yang diserahkan Gibran tidak hanya memuat pernyataan berhenti atas permintaan sendiri, tetapi juga menjadi dasar bagi MPR untuk memulai proses ketatanegaraan selanjutnya.
