BANDUNG, KOMPAS — Aliansi masyarakat sipil Jawa Barat menyambut baik mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026). Mereka menuntut agar wakil presiden berikutnya bukan berasal dari partai politik dan secara simbolis menurunkan foto Gibran di salah satu ruangan Kantor DPRD Jawa Barat di Kota Bandung.
Sekitar 30 orang dari aliansi masyarakat sipil Jawa Barat mendatangi Kantor DPRD Jawa Barat di Kota Bandung sekitar pukul 14.00 WIB. Mereka merupakan perwakilan organisasi kemasyarakatan, kebudayaan, pegiat sosial, hingga pendidikan.
Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wijaya Karya dan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan menerima rombongan tersebut di Ruang Badan Anggaran DPRD Jawa Barat di lantai dua. Pertemuan berlangsung sekitar dua jam.
Dalam pertemuan itu, mereka menyampaikan rasa syukur atas mundurnya Gibran. Aliansi menilai Gibran tidak memenuhi persyaratan pendidikan SMA. Secara simbolis, mereka juga menurunkan foto Gibran di ruangan tersebut.
Andri Kantaprawira, perwakilan aliansi masyarakat sipil Jawa Barat, meminta agar calon wakil presiden yang dipilih Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan kebutuhan bangsa di tengah kondisi ekonomi dan gejolak geopolitik saat ini.
Andri, yang juga Direktur Majelis Musyawarah Sunda, berharap mundurnya Gibran sebagai wakil presiden tidak hanya menjadi peristiwa besar dalam dinamika politik Indonesia. Menurut dia, peristiwa tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pemilihan umum agar lebih kredibel dan berkualitas.
“Kami meminta presiden memilih calon wapres bukan dari partai politik, namun seorang teknokrat. Sosok yang memiliki keahlian membantu presiden dalam mengatasi masalah di dalam negeri maupun internasional,” ujar Andri.
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wijaya Karya menuturkan, pihaknya menyambut baik pernyataan sikap dari aliansi masyarakat sipil Jawa Barat. Ia menegaskan, semua aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut akan diteruskan ke pemerintah pusat.
“DPRD Jabar selalu menerima aspirasi masyarakat dari berbagai kalangan. Kami akan mengirimkan hasil penyampaian aspirasi ini ke pusat melalui DPR RI dan MPR,” tuturnya.
Selain aliansi masyarakat sipil Jawa Barat, pandangan senada disampaikan perwakilan mahasiswa di Bandung. Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Bandung Bertrand Orinbao menegaskan, wakil presiden terpilih harus berlatar belakang nonpartai politik dan mampu mendorong kebijakan ekonomi kerakyatan serta membuka lapangan pekerjaan secara nyata bagi masyarakat.
Menurut dia, persoalan pengangguran dan terbatasnya lapangan pekerjaan bagi generasi muda menjadi sejumlah masalah krusial di Indonesia saat ini. Sebanyak 7,38 juta warga masih menganggur hingga Agustus 2026.
“Wapres terpilih juga harus mampu mendukung presiden dalam program yang menjamin ketersediaan pangan, menjaga daya beli masyarakat, sekaligus memastikan petani mendapatkan kesejahteraan yang layak,” tegasnya.
Mohamad Adzanu Satria Putra, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang tergabung dalam HMI UPI, juga berharap wakil presiden terpilih benar-benar mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, bukan sekadar menawarkan janji politik.
“Pemerintah harus mampu menciptakan kesempatan kerja yang luas, khususnya bagi generasi muda, serta memastikan tenaga kerja mendapatkan upah dan kesejahteraan yang manusiawi,” ujarnya.
Merespons kekosongan jabatan orang nomor dua di Indonesia, pimpinan MPR langsung menggelar rapat pimpinan untuk menentukan langkah konstitusional lembaga. Hasil rapat menyepakati digelarnya rapat gabungan yang akan dihadiri seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, rapat gabungan akan membahas empat hal. Pertama, menentukan tanggal pelaksanaan sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.
Rapat tersebut juga akan membahas pengiriman surat resmi dari MPR kepada Presiden untuk meminta pengajuan dua nama calon pengganti. Adapun agenda ketiga dan keempat adalah pembentukan tim verifikasi berkas calon wakil presiden serta pembentukan tim ad hoc yang bertugas menyiapkan draf Ketetapan MPR.
”Presiden punya waktu 14 hari sejak kami mengeluarkan surat kepada Presiden untuk mengajukan nama. Kapan kami akan mengeluarkan surat? Tunggu rapat gabungan besok,” kata Muzani.
