Pengisian jabatan Wakil Presiden harus mengutamakan konstitusi, kapasitas kepemimpinan, dan kepentingan publik.
Oleh: Dr. H. Herman
Akademisi Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden menjadi peristiwa penting dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Pada Kamis (12/11/2026), Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Langkah tersebut menyusul dinamika hukum dan politik terkait persyaratan pencalonannya. Peristiwa ini tidak cukup dibaca sebagai pergantian figur di lingkar kekuasaan. Lebih dari itu, ia menjadi ujian bagi kepastian konstitusi, kesinambungan administrasi pemerintahan, dan kemampuan negara mengelola transisi tanpa mengabaikan kepentingan publik.
Jabatan Publik Bukan Jatah Koalisi
Dalam perspektif Administrasi Publik, jabatan Wakil Presiden bukan hadiah politik ataupun kompensasi atas kontribusi partai dalam pemilihan umum. Jabatan tersebut merupakan bagian dari desain kelembagaan negara yang melekat pada tanggung jawab konstitusional. Karena itu, perbincangan mengenai pengganti Gibran semestinya tidak berhenti pada pertanyaan partai mana yang memperoleh giliran. Pertanyaan yang lebih substantif ialah kapasitas kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan untuk membantu Presiden menjalankan pemerintahan secara efektif.
Konstitusi Memberi Koridor
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, partai-partai pengusung pasangan Prabowo–Gibran tidak memiliki hak otomatis untuk menunjuk pengganti. Presiden mengusulkan dua nama, sedangkan MPR menjalankan kewenangan pemilihan sesuai mekanisme konstitusional. Proses pengisian jabatan harus mengikuti tahapan resmi dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan sekadar kesepakatan informal elite.
Siapa yang Patut Dipertimbangkan?
Dalam ruang politik, nama dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, maupun tokoh profesional nonpartai dapat saja menjadi bahan pembicaraan. Namun, penyebutan partai bukan berarti telah ada calon resmi atau hak eksklusif bagi kelompok tertentu.
Pengganti perlu dinilai melalui sejumlah ukuran: integritas, pengalaman kepemimpinan, kemampuan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemahaman terhadap kebijakan publik, serta kapasitas membangun hubungan pemerintah pusat dan daerah. Wakil Presiden juga harus mampu menjadi mitra kerja Presiden dan menjaga kesinambungan agenda pemerintahan, bukan hanya menjadi simbol representasi politik.
Konstelasi Politik dan Konsolidasi Pemerintahan
Mundurnya Gibran membuka ruang penataan ulang komunikasi di antara partai-partai pendukung pemerintah. Presiden Prabowo perlu memastikan proses pengisian jabatan tidak berubah menjadi kompetisi terbuka yang mengganggu kerja pemerintahan.
Dinamika hubungan dengan mantan Presiden Joko Widodo juga akan terus menjadi perhatian publik. Namun, perubahan konfigurasi politik tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai perpecahan tanpa bukti. Yang lebih penting ialah memastikan seluruh aktor politik menghormati proses konstitusional dan menjaga stabilitas kelembagaan.
Transisi Adalah Pekerjaan Administrasi Publik
Pergantian pejabat pada posisi strategis membutuhkan manajemen transisi yang tertib. Pemerintah harus menjaga kejelasan pembagian tugas, kesinambungan koordinasi, dokumentasi keputusan, dan komunikasi publik.
Birokrasi tidak boleh kehilangan fokus hanya karena terjadi perubahan pada tingkat kepemimpinan politik. Program prioritas, pelayanan dasar, serta koordinasi pusat dan daerah harus tetap berjalan.
Di sinilah prinsip good governance diuji: kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan responsivitas harus hadir dalam proses, bukan hanya menjadi slogan.
Ukuran Akhirnya Adalah Nilai Publik
Administrasi Publik modern mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari stabilitas koalisi atau kelancaran pergantian pejabat. Pemerintah harus mampu menghasilkan nilai publik (public value) yang dirasakan masyarakat.
Rakyat membutuhkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, lapangan kerja, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pengurangan kemiskinan, serta birokrasi yang adil dan mudah diakses.
Karena itu, figur pengganti harus dinilai dari kontribusinya terhadap efektivitas pemerintahan dan kemampuan menjawab persoalan masyarakat.
Penutup
Mundurnya Gibran semestinya menjadi momentum untuk menegaskan bahwa negara bekerja melalui institusi dan aturan, bukan semata-mata melalui kompromi elite.
Presiden memiliki tanggung jawab mengusulkan figur yang memenuhi kebutuhan kepemimpinan nasional; MPR menjalankan mandat konstitusional; dan partai politik perlu menempatkan kepentingan negara di atas kalkulasi jangka pendek.
Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukan siapa yang memperoleh posisi Wakil Presiden, melainkan apakah proses pergantian itu memperkuat efektivitas, integritas, dan akuntabilitas pemerintahan.
Jabatan publik adalah amanah konstitusi, sedangkan legitimasi kepemimpinan diuji melalui manfaat yang dirasakan rakyat. (*)
