Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan penentuan dua nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyebut Presiden Prabowo memiliki kewenangan penuh untuk menentukan dua nama yang nantinya akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih sebagai Wakil Presiden.
"Jadi itu sepenuhnya adalah kewenangan Presiden untuk menentukan dua Wakil Presiden itu dan sepenuhnya diserahkan kepada beliau," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Yusril menyebut Presiden Prabowo kemungkinan akan menggelar pertemuan dengan partai-partai koalisi yang dahulu mengusung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
Menurutnya, terdapat sekitar 10 partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun nonparlemen, yang tergabung dalam koalisi pengusung saat itu.
Meski demikian, Yusril menegaskan keputusan akhir mengenai dua nama calon Wakil Presiden tetap berada di tangan Presiden Prabowo.
"Walaupun ada rapat dari partai-partai koalisi, tapi keputusan akhir itu ada di tangan beliau," ujarnya.
Yusril menjelaskan penentuan calon Wakil Presiden merupakan mekanisme politik yang melibatkan partai-partai pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut juga berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Lebih lanjut, partai-partai politik yang dahulu mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilibatkan dalam proses konsultasi maupun pembahasan calon pengganti.
"Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja, atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi," terang Yusril.
Ia menambahkan, mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden berbeda dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melalui pemilu. Dalam proses ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memiliki peran karena pemilihan dilakukan oleh MPR.
Karena itu, Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon kepada MPR untuk kemudian dipilih melalui sidang sesuai mekanisme konstitusi, undang-undang, dan tata tertib MPR.
"Jadi Presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu," pungkas Yusril.
Ia menyebut Presiden Prabowo memiliki kewenangan penuh untuk menentukan dua nama yang nantinya akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih sebagai Wakil Presiden.
"Jadi itu sepenuhnya adalah kewenangan Presiden untuk menentukan dua Wakil Presiden itu dan sepenuhnya diserahkan kepada beliau," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Yusril menyebut Presiden Prabowo kemungkinan akan menggelar pertemuan dengan partai-partai koalisi yang dahulu mengusung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
Menurutnya, terdapat sekitar 10 partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun nonparlemen, yang tergabung dalam koalisi pengusung saat itu.
Meski demikian, Yusril menegaskan keputusan akhir mengenai dua nama calon Wakil Presiden tetap berada di tangan Presiden Prabowo.
"Walaupun ada rapat dari partai-partai koalisi, tapi keputusan akhir itu ada di tangan beliau," ujarnya.
Yusril menjelaskan penentuan calon Wakil Presiden merupakan mekanisme politik yang melibatkan partai-partai pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut juga berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Lebih lanjut, partai-partai politik yang dahulu mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilibatkan dalam proses konsultasi maupun pembahasan calon pengganti.
"Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja, atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi," terang Yusril.
Ia menambahkan, mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden berbeda dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melalui pemilu. Dalam proses ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memiliki peran karena pemilihan dilakukan oleh MPR.
Karena itu, Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon kepada MPR untuk kemudian dipilih melalui sidang sesuai mekanisme konstitusi, undang-undang, dan tata tertib MPR.
"Jadi Presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu," pungkas Yusril.
