Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengadakan rapat bersama Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, untuk membahas kesiapan Indonesia bergabung dengan blok perdagangan bebas terbesar di kawasan Asia-Pasifik, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).
Lebih lanjut, Airlangga mengatakan bahwa rapat tersebut digelar guna mengecek persiapan pemenuhan syarat Indonesia menjelang pertemuan CPTPP pada 26 November 2026 di Vietnam.
"Indonesia sebagai salah satu negara yang akan mendaftar di CPTPP, itu sudah mendapatkan questionnaire dari Vietnam. Tadi rapat untuk mengecek posisi seluruh kementerian terhadap questionnaire tersebut," ujar Airlangga saat ditemui di kantornya, Kamis (12/11/2026).
Airlangga menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan dalam CPTPP secara umum sudah pernah disepakati Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional lainnya, seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Oleh karena itu, pemerintah hanya memerlukan sejumlah penyesuaian peraturan perundang-undangan untuk memenuhi komitmen dalam CPTPP.
- RI-Inggris Perkuat Kerja Sama, Jajaki Potensi Ekonomi dan Investasi
- Di Era Suku Bunga Tinggi, Begini Cara RI Kejar Pertumbuhan 6% 2027
"Nah, kalau posisi itu kita bisa capai, mungkin 60% dari persyaratan sudah kita penuhi dan harapannya Indonesia bisa berproses di CPTPP tersebut," terang Menko Airlangga.
Jika Indonesia berhasil masuk ke dalam keanggotaan CPTPP, jangkauan akses pasar ekspor akan jauh lebih luas dan efektif dibandingkan menjalin perjanjian bilateral antarnegara yang memakan waktu panjang.
"Karena dengan proses CPTPP tersebut, kita akan membuka akses terhadap Inggris, terhadap Peru, terhadap Meksiko," imbuhnya.
CPTPP sendiri merupakan salah satu perjanjian perdagangan bebas berstandar tinggi yang saat ini beranggotakan 12 negara, termasuk Jepang, Kanada, Australia, Inggris, Singapura, dan Meksiko.
Secara kolektif, negara-negara anggota CPTPP mewakili sekitar 15% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia dengan total pasar mencapai hampir 600 juta penduduk.
Bagi Indonesia, keanggotaan dalam CPTPP diyakini mampu memperluas akses pasar ekspor, meningkatkan arus perdagangan dan investasi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok regional maupun global.
Hingga saat ini, pemerintah telah menyelaraskan regulasi domestik pada 22 bab ketentuan CPTPP. Indonesia juga telah menyerahkan questionnaire negara aspirasi kepada Pemerintah Selandia Baru selaku negara penyimpan dokumen (depository country) sejak Mei 2025.
Dalam proses aksesi tersebut, Indonesia mendapat dukungan dari sejumlah negara anggota CPTPP, salah satunya Inggris.
Dukungan tersebut diperkuat melalui penandatanganan Indonesia-United Kingdom Economic Growth Partnership (EGP) pada Januari 2026 antara Airlangga Hartarto dan Menteri Bisnis dan Perdagangan Inggris, Peter Kyle.
Selain mendukung aksesi CPTPP, kerja sama Indonesia-Inggris juga mencakup sektor energi bersih, semikonduktor, pendidikan tinggi, ekonomi digital, hingga pengembangan sumber daya manusia.
(fab/fab)
