JAKARTA – Persatuan nasional dan kesinambungan pemerintahan perlu dijaga setelah Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden RI. Penyelesaian proses ketatanegaraan secara konstitusional diperlukan agar stabilitas pemerintahan, pelayanan publik, dan agenda pembangunan tetap berjalan.
Pemerhati sosial politik Karyono Wibowo mengatakan, dinamika politik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang perlu disikapi secara dewasa. Perbedaan pandangan di tingkat elite diharapkan tidak berkembang menjadi polarisasi yang merenggangkan hubungan sosial masyarakat.
Baca Juga
Prabowo Bilang Wapres Mundur Karena Kasus Ijazah, Gibran Bilang Bukan
Gibran Akui ‘Kecewakan PDIP’ Ketika Menerima Pinangan Prabowo
Pilih Dampingi Prabowo, Gibran Ungkap Pergulatan Batin pada September 2023
“Perbedaan kepentingan dan dinamika politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, jangan sampai perbedaan tersebut berkembang menjadi konflik yang mengganggu persatuan masyarakat. Kepentingan bangsa dan rakyat harus tetap menjadi prioritas bersama,” kata Karyono dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Dia menilai, kesinambungan pemerintahan perlu dijaga agar pelayanan publik, agenda pembangunan, serta upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tetap berjalan. Seluruh pihak diharapkan memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjalankan program yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Menurut Karyono, Presiden Prabowo Subianto memiliki tanggung jawab memastikan pemerintahan berjalan efektif dan stabil. Karena itu, komunikasi antarelite perlu terus dijaga agar dinamika politik tidak menghambat pelaksanaan agenda nasional.
Karyono juga menilai pernyataan Joko Widodo yang menegaskan dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo dapat menjadi pesan mengenai pentingnya kesinambungan pemerintahan. Dia berharap hubungan antartokoh bangsa tetap terpelihara dengan mengutamakan kepentingan nasional.
Selain menjaga stabilitas, Karyono menekankan pentingnya menyelesaikan persoalan ketatanegaraan melalui mekanisme konstitusional. Dia merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden melalui pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari dua calon yang diusulkan presiden.
Menurut dia, lembaga negara terkait perlu memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan konstitusi, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, proses ketatanegaraan dapat berlangsung tertib dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
“Konstitusi harus menjadi pedoman bersama dalam menyelesaikan setiap persoalan ketatanegaraan. Dengan mengikuti aturan yang berlaku, proses politik dapat berjalan tertib sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat,” kata Karyono.
Dia menambahkan, jabatan politik merupakan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab. Seluruh tokoh bangsa, partai politik, relawan, dan elemen masyarakat sipil diharapkan mengedepankan kepentingan nasional serta menjaga persaudaraan di tengah perbedaan pandangan.
“Kepentingan rakyat, persatuan nasional, dan keberlangsungan negara harus selalu ditempatkan di atas kepentingan politik kelompok maupun individu. Indonesia membutuhkan kerja sama dan kedewasaan seluruh elemen bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan,” ujar Karyono.
