Jakarta, tvOnenews.com — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengaku penyidik masih melakukan pemeriksaan mendalam terhadap empat tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Suyudi turut mengungkap peran-peran para tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal itu saat hadir dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen pada Kamis (12/11/2026).
Khusus eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) Suyudi mengaku memiliki peran sebagai pemberi perintah kepada Irjen Ahrie Sonta (AS) saat menjabat sebagai Kabagmon di Bareskrim Polri.
"Jenderal LSP yang menjabat sebagai kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabakmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end-user penyadapan," ujar Suyudi.
- tvOnenews.com/Adinda Ratna Safira
Sementara terungkap Irjen Slamet Uliandi (SU) yang pernah menjabat TIK periode 2021 hingga Oktober 2026 diduga menjadi dewan penasihat monitoring center Polri.
Kata Suyudi, tersangka Slamet Uliandi memiliki tugas yakni memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Irjen Ahrie Sonta berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Listyo Sigit.
"Ketiga, EH yang menjabat sebagai PLT Kabakmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik," imbuhnya.
Kemudian, Suyudi turut membongkar peran dari Ahrie Sonta dalam perkara dugaan penyadapan ilegal itu.
Ahrie Sonta disebut diperintah oleh Listyo Sigit untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik melalui operator.
"Kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance. Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta bubaran grup WhatsApp," pungkasnya.
