JAKARTA, DISWAY.ID - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mengungkapkan sejumlah kategori PPPK paruh waktu yang akan dialihkan menjadi aparatur sipil negara (ASN) di instansi pemerintah pusat.
Kebijakan tersebut menyasar sejumlah jabatan fungsional dan lintas profesi yang selama ini berperan penting dalam pelayanan publik.
Di antaranya guru, tenaga kesehatan (nakes), tenaga medis, petugas pemadam kebakaran (damkar), serta anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan, guru yang dialihkan akan menjadi PPPK di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) atau Kementerian Agama (Kemenag). Sementara itu, tenaga kesehatan akan dialihkan ke Kementerian Kesehatan.
Adapun PPPK paruh waktu yang bertugas sebagai petugas pemadam kebakaran dan Satpol PP akan menjadi bagian dari PPPK di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
"Jadi, dasar hukumnya berupa Peraturan Presiden yang sedang disiapkan," kata MenPANRB Rini Widyantini dalam keterangannya yang dikutip Rabu (11/11/2026).
BACA JUGA:Kursi Wapres Panas, Yusril Bocorkan Kriteria dan Syarat Pengganti Gibran, Ini Ketentuannya
Kategori PPPK Paruh Waktu yang Dialihkan ke ASN Pusat
Pengalihan status tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menata tenaga non-ASN dan meningkatkan kepastian status kepegawaian di lingkungan pemerintahan.
Berdasarkan penjelasan MenPANRB, terdapat beberapa kelompok profesi yang masuk dalam kebijakan pengalihan ke instansi pusat, yaitu:
- Guru, dialihkan menjadi PPPK Kemendikdasmen atau Kemenag.
- Tenaga kesehatan dan tenaga medis, dialihkan menjadi PPPK Kementerian Kesehatan.
- Petugas pemadam kebakaran, dialihkan menjadi PPPK Kementerian Dalam Negeri.
Selain kelompok tersebut, pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu juga mencakup berbagai profesi lain, seperti dosen, tenaga teknis, dan tenaga pelaksana lainnya.
Sementara itu, PPPK paruh waktu yang tidak termasuk dalam kelompok pengalihan ke instansi pusat akan diangkat menjadi PPPK pada instansi masing-masing. Mereka tetap bekerja di lingkungan instansi asal, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Dengan demikian, tidak seluruh PPPK paruh waktu akan dipindahkan ke kementerian. Penempatan dan pengangkatan tetap disesuaikan dengan kategori jabatan serta kebijakan penataan pegawai yang ditetapkan pemerintah.
MenPANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu akan dilaksanakan secara bertahap mulai 1 Januari 2027.
Namun, pelaksanaannya tidak dilakukan secara serentak untuk seluruh pegawai. Pemerintah akan mempertimbangkan kesiapan regulasi, kelengkapan data, serta kemampuan anggaran masing-masing instansi.
- 1
- 2
- »
