JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan menggelar konsultasi dengan partai-partai koalisi guna membahas dua nama calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Langkah komunikasi politik tersebut ditempuh sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden memiliki kewenangan penuh untuk mengusulkan dua nama calon wapres kepada MPR.
"Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau," kata Yusril setelah mendampingi Prabowo bertemu dengan pimpinan MPR di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
"Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 bahwa ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi," tambahnya.
Yusril mengaku belum mengetahui kapan Prabowo akan menggelar pertemuan dengan partai-partai koalisi. Namun, dia menyebut Prabowo telah memberikan sinyal akan berkonsultasi dengan partai pendukung pemerintah untuk membahas dua nama calon pengganti Gibran.
"Dan beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan kami belum tahu. Cuma tadi beliau katakan, 'Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya.' Kita maklum hal itu. Tapi kapan akan diselenggarakan, ya, sepenuhnya kita serahkan kepada beliau," ujarnya.
(Rahman Asmardika)
