Pemerintah pun menargetkan sistem ini beroperasi sebelum Regulasi Antideforestasi Uni Eropa (EUDR) mulai berlaku pada 30 Desember 2026.
IDXChannel – Sistem Informasi Indonesian Sustainable Palm Oil (SI-ISPO) yang akan menjamin ketertelusuran minyak sawit Indonesia dari kebun hingga ekspor, kini tengah memasuki tahap finalisasi.
Pemerintah pun menargetkan sistem ini beroperasi sebelum Regulasi Antideforestasi Uni Eropa (EUDR) mulai berlaku pada 30 Desember 2026.
“SI-ISPO dikembangkan dengan persyaratan EUDR sebagai acuan utama, sehingga produsen sawit Indonesia dan pembeli internasional memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi rantai pasok yang andal dan dapat diverifikasi,” ujar Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dida Gardera dalam acara The 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) di Bali, Kamis (12/11/2026).
Menurut Dida, apabila sertifikasi ISPO sudah diperoleh, berarti produk sawit tersebut berasal dari lahan yang clear and clean, dapat ditelusuri, dan diproduksi secara berkelanjutan.
Lebih lanjut Dida menyampaikan, di tengah fragmentasi ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, perekonomian Indonesia tetap tangguh dengan pertumbuhan 5,47 persen secara tahunan pada kuartal III-2026. Subsektor perkebunan menyumbang 5,15 persen terhadap PDB nasional, dengan kelapa sawit sebagai kontributor terbesar.
Namun, sektor sawit masih menghadapi dua tantangan utama. Pertama, meningkatkan produktivitas petani swadaya yang mengelola sekitar 42 persen lahan sawit.
Kedua, memastikan ketertelusuran rantai pasok secara menyeluruh dari kebun hingga konsumen, seiring tuntutan standar internasional seperti EUDR.
“Kita harus memiliki kebijakan afirmatif agar petani kecil tetap berperan dalam produksi sawit di rantai pasok global,” kata Dida.
Sejak diterapkan pada 2011, ISPO terus disempurnakan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025, pemerintah memperbarui skema ISPO dengan tiga perubahan mendasar.
Pertama, perluasan cakupan sertifikasi. ISPO tidak lagi terbatas pada perkebunan di hulu, tetapi juga mencakup industri hilir dan usaha bioenergi sawit.
“Mungkin tahun depan, saat mengisi bahan bakar di SPBU, Anda akan melihat label ISPO pada biodiesel,” ujar Dida.
Kedua, pembiayaan sertifikasi bagi petani kecil. Pemerintah menanggung penuh biaya sertifikasi ISPO petani kecil melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), APBN, APBD, atau sumber sah lainnya. Untuk satu siklus sertifikasi berlaku selama lima tahun. Pembiayaan mencakup biaya sertifikasi, pendampingan, pelatihan, hingga pemetaan geospasial.
Ketiga, ketertelusuran wajib bagi seluruh produk sawit. Semua produk sawit harus dapat ditelusuri asalnya dari kebun berkelanjutan, didukung sistem informasi dari hulu ke hilir.
Sebagai informasi, aturan turunan telah diterbitkan oleh sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertanian, Kemanterian Perindustrian, Kementerian ESDM, Badan Standardisasi Nasional, dan Kemenko Perekonomian. Badan Informasi Geospasial (BIG) telah menerbitkan pedoman berbagi data geospasial dalam hubungan luar negeri.
SI-ISPO diatur melalui Peraturan Menko Perekonomian Nomor 14 Tahun 2025. Sistem ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sertifikasi, memperkuat pengawasan, serta menyediakan data terintegrasi dan tertelusur sebagai dasar kebijakan berbasis bukti.
SI-ISPO juga memastikan produk sawit berasal dari lahan clear and clean di luar kawasan hutan.
Layanan SI-ISPO mencakup pengajuan sertifikasi awal dan resertifikasi, verifikasi sertifikat ISPO dan dokumen pendukung, serta penerbitan lembar transaksi ISPO digital untuk memudahkan eksportir dan pembeli.
Salah satu fitur utamanya adalah validasi lahan perkebunan melalui pemetaan poligon. Data akan diintegrasikan dari Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, BIG, hingga peta acuan risiko deforestasi Uni Eropa.
Melalui interoperabilitas, SI-ISPO menghubungkan sistem digital kementerian dan lembaga tanpa menggantikan sistem maupun kewenangan masing-masing.
Ketertelusuran berjalan dari kebun petani dan perusahaan, titik pengumpulan tandan buah segar, pabrik kelapa sawit, industri hilir, hingga pengapalan ekspor dengan kode QR atau Lot ID. Importir Uni Eropa dapat memindai kode tersebut dan memakai data SI-ISPO sebagai bukti dalam pernyataan uji tuntas (due diligence statement) EUDR.
Pemerintah menugaskan BPDP mengelola SI-ISPO. Melalui proses lelang terbuka, BPDP menunjuk PT Sucofindo sebagai operator sistem yang melayani pelaku usaha, penjual, dan pembeli, baik di dalam maupun luar negeri. Pemerintah menargetkan hampir 100 persen data pemangku kepentingan sawit terhimpun pada 2029.
“Tujuan kami adalah memperkuat penerimaan pasar global dan daya saing sawit Indonesia, sembari tetap memastikan petani kecil terlibat,” ujar Dida.
(Dhera Arizona)
