JAKARTA, KOMPAS - Kepolisian Negara RI berhasil mencegah pengiriman warga negara Indonesia atau WNI sebagai militer bayaran di Rusia. Dengan iming-iming gaji sampai 3.000 dolar AS per bulan, lowongan menjadi militer bayaran Rusia disebarkan melalui media sosial, antara lain TikTok dan Facebook.
Kepala Sub Direktorat III Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak - Pemberantasan Perdagangan Orang Bareskrim Polri, Komisaris Besar Yolanda Evalyn Sebayang, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (12/11/2026), menyampaikan, aparat telah mencegah rencana keberangkatan tiga orang WNI ke Rusia. Mereka direkrut sebagai militer bayaran di Rusia.
"Dari tujuh orang WNI yang direkrut, empat orang telah diberangkatkan ke Rusia pada tanggal 9 dan 20 September 2026, yaitu AM, HW, AD, dan MI. Sementara tiga orang lainnya, yaitu HA, AF, dan AY berhasil dicegah keberangkatannya dan diamankan di Indonesia," kata Yolanda.
Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri menangani kasus itu berdasarkan laporan polisi nomor LP/A/6/IX/2026/SPKT.DITTIPID PPA-PPO BARESKRIM POLRI tanggal 25 September 2026. Kasus itu mencuat berkat kerja sama dengan Satresmob Bareskrim Polri yang terlibat aktif menelusuri para pelaku.
Menurut Yolanda, perekrutan WNI menjadi militer atau tentara bayaran di Rusia dipromosikan melalui media sosial antara lain TikTok, Instagram, dan Facebook. Di platform Facebook terdapat grup info lowongan kerja ke luar negeri.
Mereka menjanjikan bonus bagi mereka yang mau bergabung sebesar 35.000 dolar AS atau sekitar 620 juta dan gaji sebesar 3.000 dolar AS per bulan. Selain itu, biaya keberangkatan mereka ke Rusia akan ditanggung alias gratis sampai ke Rusia.
"Para calon korban hanya diminta menyerahkan foto paspor dan KTP. Tidak terdapat pelatihan, pemeriksaan kesehatan, maupun kontrak kerja yang jelas di Indonesia. Bahkan, visa yang digunakan adalah visa turis atau holiday, bukan visa kerja," tutur Yolanda.
Berdasarkan hasil penyidikan, kata Yolanda, ditemukan adanya perekrutan berjenjang dengan melibatkan perekrut lokal dan agen perantara yang terhubung langsung dengan agen di Rusia. Sebelum diberangkatkan ke Rusia, para korban ditampung sementara di hotel transit dekat bandara. Mereka diduga diminta menandatangani surat pernyataan yang direkayasa untuk mengelabui petugas imigrasi.
Menurut Yolanda, dalam perkara ini penyidik telah menetapkan dan menahan dua orang tersangka. Pertama adalah IG yang berperan sebagai perekrut dan penampung lokal. Ia berperan mencari kandidat melalui media sosial dan relasi, menampung kandidat di hotel transit dekat bandara, membuat surat pernyataan rekayasa untuk mengelabui petugas imigrasi, serta mengantarkan kandidat hingga ke bandara.
"Tersangka IG memperoleh komisi sebesar 1.600 dolar AS atau sekitar Rp 28 juta," kata Yolanda.
Yang kedua adalah tersangka AS yang berperan sebagai agen perantara lokal yang berhubungan langsung dengan agen di Rusia. Tersangka AS bertugas meneruskan dokumen kandidat untuk pengurusan visa dan tiket serta membiayai akomodasi kandidat. Ia memperoleh keuntungan sebesar 1.515 dolar AS melalui dompet aset kripto.
Terhadap para tersangka dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 10 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Pasal 81 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
"Perkara ini menunjukkan bahwa perekrutan dapat dilakukan melalui jaringan berjenjang, mulai dari perekrutan di media sosial, penampung lokal, agen perantara, hingga pihak yang berada di luar negeri," kata Yolanda.
Yolanda berharap agar masyarakat tidak mudah tergiur bonus fantastis dan janji pekerjaan di luar negeri yang tidak memiliki prosedur dan perlindungan hukum yang jelas. Terlebih, pekerjaan yang berkaitan dengan dinas militer asing memiliki risiko yang sangat serius terhadap keselamatan dan status hukum seseorang.
Berbeda dari kasus sebelumnya, dalam kasus ini perekrutan militer bayaran di Rusia dilakukan melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram. Dalam perkara ini terdapat lima orang korban laki-laki WNI. Kasus ini disidik berdasarkan Laporan Poliri LP/A/8/X/2026/SPKT.DITTIPID PPA-PPO BARESKRIM POLRI tanggal 21 Oktober 2026.
Yolanda mengatakan, perkara ini bermula dari perekrutan lima orang WNI pada periode Maret sampai Agustus 2026 melalui aplikasi komunikasi WhatsApp dan Telegram. Para korban awalnya dijanjikan pekerjaan sebagai tenaga logistik, petugas keamanan atau sekuriti, serta tenaga medis pada perusahaan pertambangan di Rusia.
Para korban dijanjikan gaji sebesar 3.000 dolar AS per bulan dan bonus ketika menandatangani kontrak sebesar 10.000 dolar AS setelah berada di Rusia. Namun berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, pekerjaan yang dijanjikan tersebut diduga tidak sesuai dengan kenyataan.
"Para korban justru dipekerjakan sebagai militer bayaran Rusia," tutur Yolanda.
Dalam perkara ini, kata Yolanda, penyidik telah menetapkan dan menahan satu orang tersangka berinisial MI yang berperan sebagai penanggung jawab perekrut. Ia berperan dengan memberikan informasi lowongan pekerjaan melalui perekrutan, pengarahan kandidat, serta memproses keberangkatan para korban. Atas kegiatan tersebut, tersangka MI memperoleh keuntungan sebesar 1.000 dolar AS dari setiap satu orang melalui dompet aset kripto.
Tersangka MI dijerat dengan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 81 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Pada kesempatan itu, Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Nurul Azizah menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap eksploitasi maupun perdagangan manusia. "Siapa pun pelakunya dan apa pun latar belakangnya, akan terus diproses. Kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan tidak mendahului proses peradilan," ujar Nurul.
Hingga saat ini, terdapat lima laporan terkait tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ke Rusia yang sedang ditangani kepolisian. Dari lima laporan kasus yang ditindak oleh satuan kepolisian pusat dan daerah, tercatat 58 korban merupakan warga negara Indonesia. Sementara, terdapat 11 tersangka, 3 di antaranya merupakan warga negara asing asal Rusia dan Ukraina.
Berdasarkan data Kantor Koordinator Penanganan Tawanan Perang Ukraina, pada Oktober 2026 sebanyak 292 warga Indonesia direkrut Rusia untuk berperang di Ukraina. Dari sejumlah negara lain, total 45.959 warga asing direkrut Rusia untuk menyerbu Ukraina.
