Jakarta, CNBC Indonesia - Ratusan pabrik garmen di Bangladesh ditutup secara massal pada Kamis (12/11/2026) akibat mogok kerja. Aksi protes pekerja ini memicu ancaman penahanan gaji secara tegas dari pihak pengusaha.
Mengutip AFP, para pekerja di zona industri utama Gazipur, Ashulia, dan Savar datang ke pabrik namun menolak bekerja. Mereka berusaha turun ke jalan untuk berdemonstrasi namun langsung diblokir oleh barikade aparat kepolisian.
Kerusuhan yang dimulai sejak Oktober ini mengancam keberlangsungan industri bernilai US$38 miliar (Rp684 triliun) per tahun tersebut. Sektor vital yang menyumbang empat perlima dari pendapatan ekspor negara ini mempekerjakan lebih dari empat juta orang.
Asosiasi Produsen dan Eksportir Garmen Bangladesh (BGMEA) langsung menyerukan ketenangan di tengah negosiasi yang terus berlanjut. Negara berpenduduk 170 juta jiwa itu merupakan pengekspor garmen terbesar kedua di dunia setelah China yang menyuplai merek fesyen internasional.
Mantan Direktur BGMEA Mohiuddin Rubel menyoroti dampak buruk dari kekacauan yang menghantam industri garmen ini. Ia mengingatkan bahwa krisis berkepanjangan ini dapat membuat pembeli mulai mempertanyakan kredibilitas keamanan rantai pasok negara tersebut.
"Gangguan ini merugikan semua orang. Bisnis kehilangan uang, pekerja kehilangan hari kerja, ekonomi terpukul, dan kerusakan itu sulit untuk diperbaiki," paparnya.
Dewan pengupahan garmen sebenarnya telah sepakat pada 4 November untuk menaikkan upah minimum usai diprotes berhari-hari. Kesepakatan krusial tersebut sempat meredakan ketegangan dan membuat operasional pabrik kembali berjalan normal.
Namun, besaran upah baru tersebut baru akan diumumkan pada bulan Desember dan mulai berlaku efektif pada Januari. Hal ini meninggalkan ketidakpastian besar di kalangan pekerja mengenai kepastian lonjakan nominal gaji mereka.
Pekerja kini secara mutlak menuntut upah minimum bulanan sebesar 30.000 taka atau setara US$240 (Rp4,3 juta). Tuntutan ini merupakan lonjakan drastis sebesar 140% dari upah minimum mereka saat ini di angka 12.500 taka atau sekitar Rp1,8 juta.
Protes kembali meletus pada Rabu ketika sumber BGMEA menyebut lebih dari 100 pabrik garmen ditutup paksa. Seorang pekerja garmen bernama Khanam membenarkan bahwa para buruh datang ke pabrik hanya untuk absen lalu pulang.
"Saya rasa demonstrasi tidak akan mereda dalam waktu dekat. Mereka akan terus berlanjut hingga dewan pengupahan memberikan upah yang direvisi dan dapat diterima," ungkapnya.
Pejabat BGMEA yang membawahi 4.500 pabrik anggota segera menggelar pertemuan darurat merespons krisis terbaru di hari Rabu. Para pemilik pabrik kini secara serius mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan ketat berupa tidak ada pekerjaan, maka tidak ada gaji.
Pernyataan senada juga disampaikan oleh Presiden BGMEA Mahmudul Hasan kepada surat kabar lokal Prothom Alo. Ia menegaskan bahwa pihak asosiasi dan dewan pengupahan menolak untuk terus ditekan melalui aksi mogok buruh.
"Negosiasi di dewan pengupahan dan kerusuhan di pabrik tidak dapat berlangsung secara bersamaan," tegas Mahmudul Hasan.
(tps/tps)
