JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, tak mempermasalahkan perkara dugaan pemerasan yang menyeret namanya berlanjut ke tahap pembuktian. Menurut dia, perlawanan yang diajukannya merupakan bentuk ikhtiar untuk memperjuangkan haknya.
"Saya selalu membayangkan setiap kesempatan untuk kita memperjuangkan hak kita, berikhtiar itu kan suatu hal yang baik. Masalah putusan itu adalah kewenangan hakim, dan saya pikir apa pun putusannya kita harus siap," ujar Silmy usai pembacaan putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Silmy berharap persidangan pokok perkara dapat berjalan lancar. Mantan Direktur Jenderal Imigrasi itu juga berharap proses persidangan nantinya dapat memberikan keadilan bagi dirinya.
"Tentu saya minta doa kepada seluruh masyarakat, saudara atau teman-teman yang bersimpati kepada permasalahan ini agar bisa didapat keadilan buat saya dan juga untuk kebaikan kita semua khususnya bangsa dan negara," tuturnya.
"Digitalisasi imigrasi adalah contoh sistem pemerintahan berbasis elektronik yang nyata, yang tidak dimiliki Kementerian atau lembaga lain dan melibatkan banyak sekali pemohon, jutaan pemohon, tapi yang menginisiasi, yang mengeluarkan kebijakan, yang memastikan kebijakan itu jalan malah dikriminalisasi," tegasnya.
