Saksi kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kian bertambah. Kini, sudah ada delapan saksi yang mengajukan permohonan.
LPSK mengatakan permohonan yang diajukan masih dalam proses penelaahan. Mereka yang melapor masih berstatus saksi.
"LPSK menerima 8 (delapan) permohonan pelindungan terkait tindak pidana penyadapan hingga Kamis (12/11). Seluruh pemohon saat ini berstatus sebagai saksi, dan LPSK masih dalam proses penelaahan," ujar Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026).
Hingga saat ini, belum ada saksi maupun tersangka yang mengajukan justice collaborator (JC). Dia menyebut seluruh permohonan akan diproses sesuai aturan.
"Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai justice collaborator," ujarnya.
Koordinasi dengan PolriLPSK akan menelaah jenis perlindungan yang dibutuhkan. Nantinya LPSK juga akan berkoordinasi dengan Polri.
"Seluruh permohonan yang masuk saat ini masih dalam proses penelaahan. LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara untuk memperoleh informasi dan pendalaman terkait kebutuhan pelindungan para Pemohon," jelasnya.
"Penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban," tambahnya.
(dek/dek)
