Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menyatakan kesiapannya untuk melakukan verifikasi menyeluruh terhadap berkas administrasi bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka.
Upaya ini dilakukan sebagai langkah preventif agar permasalahan administratif yang memicu pengunduran diri Gibran tidak terulang kembali di masa depan.
"Kalau saya diberi kepercayaan, saya akan mengecek satu demi satu persyaratan-persyaratan itu supaya tidak terulang lagi kasus yang sekarang terjadi pada Wakil Presiden, Pak Gibran; supaya ke depan, tidak ada lagi masalah-masalah seperti itu," ujar Yusril saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Yusril memaparkan bahwa pasca-pengunduran diri Gibran yang didasari pada putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan ijazah, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu selama 14 hari kerja untuk mengusulkan dua nama kandidat pengganti kepada MPR.
Periode 14 hari tersebut akan dimulai terhitung sejak pihak eksekutif resmi menerima surat pemberitahuan dari MPR mengenai kondisi kevakuman posisi wakil presiden.
Adapun rapat penetapan kevakuman tersebut merupakan ranah kewenangan MPR.
Mengenai sosok yang akan diusulkan, Yusril menegaskan bahwa Presiden memiliki hak prerogatif penuh untuk menentukannya.
Meskipun Presiden dimungkinkan untuk berkomunikasi dengan partai-partai yang tergabung dalam koalisi pengusung, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo.
"Jadi, presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden, itu sepenuhnya kewenangan beliau," jelasnya.
Lebih lanjut, Yusril memastikan bahwa selama proses penantian calon pengganti, tidak ada mekanisme pengisian kekosongan posisi wakil presiden oleh pejabat sementara.
Presiden Prabowo dipastikan tetap dapat menjalankan roda pemerintahan secara mandiri, baik di dalam maupun luar negeri.
"Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena, kalau tidak ada wakil presiden, presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Wakil presiden itu membantu tugas-tugas presiden," tegasnya. (ant/dpi)
