Jakarta, VIVA - Pemerintah berupaya memperluas perlindungan terhadap para pencipta karya di tengah pesatnya perkembangan industri kreatif digital.
Salah satu langkah yang telah dilakukan yakni menghapus biaya pencatatan hak cipta, sehingga kreator memiliki akses lebih mudah untuk melindungi karya mereka.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Regulasi yang diperbarui diharapkan mampu memperkuat perlindungan hak ekonomi pencipta, tanpa menambah beban administrasi maupun biaya bagi kreator independen dan pelaku usaha kreatif berskala kecil.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Hermansyah Siregar, mengatakan pemerintah ingin memastikan para pencipta mendapatkan perlindungan atas hak moral dan ekonomi mereka.
"Kita ingin memastikan hak moral dan hak ekonomi pencipta benar-benar terlindungi, sehingga mereka tetap semangat dan terus menghasilkan karya. Sebagai wujud dukungan nyata pemerintah terhadap potensi kekayaan intelektual SDM kita, saat ini pencatatan hak cipta tidak lagi berbayar," kata Hermansyah, Kamis (12/11/26).
Kemudahan tersebut dinilai penting mengingat saat ini semakin banyak masyarakat yang memproduksi dan mendistribusikan karya secara mandiri melalui platform digital. Mulai dari video, musik, ilustrasi, hingga materi edukasi, berbagai karya dapat dipublikasikan tanpa harus melalui perusahaan atau lembaga besar.
Namun, kondisi kreator independen berbeda dengan perusahaan besar. Sebagian dari mereka belum memiliki tim hukum maupun administrasi untuk mengurus lisensi, pencatatan, hingga penyelesaian sengketa hak cipta.
Pakar Hukum Pidana Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, mengingatkan agar pengaturan sanksi dalam revisi UU Hak Cipta tetap proporsional dan memiliki batasan yang jelas.
"Batas sanksi yang proporsional menjadi penting serta batasnya harus didefinisikan secara jelas dan unsur pidana haruslah menjadi ultimum remedium atau upaya terakhir yang ditempuh jika pelanggarannya sudah dikategorisasi sebagai pembajakan. Agar tidak membatasi kreativitas dan tetap melindungi pemilik hak cipta," ujar Akbar.
Menurut Akbar, penegakan hukum perlu membedakan tindakan yang memenuhi unsur pembajakan dengan persoalan hak cipta lain yang masih dapat diselesaikan melalui mekanisme nonpidana.
