JAKARTA, DISWAY.ID – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjadikan hasil pengawasan Ombudsman Republik Indonesia sebagai bahan perbaikan layanan sertifikasi dan pengawasan produk halal.
Kerja sama lintas lembaga diperkuat untuk memastikan hak masyarakat atas jaminan produk halal terpenuhi dari rantai pasok hingga produk yang dikonsumsi.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyampaikan hal tersebut saat menerima laporan hasil pengawasan di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Ia menyebut pengaduan layanan sertifikasi halal melalui Posko Aduan Daring dan mekanisme Respons Cepat Ombudsman (RCO) telah ditindaklanjuti dengan tingkat penyelesaian 100 persen.
BACA JUGA: Kepala BPJPH Kunjungi Sekolah Rakyat, Motivasi Ratusan Siswa Raih Cita-Cita dan Bangun Karakter
“Apa yang ditemukan dalam pengawasan Ombudsman ini justru men-support BPJPH. Sejak awal, temuan-temuan tersebut sudah dilaporkan dan langsung kami tindak lanjuti. Kami sangat mengapresiasi pengawasan ini dan berharap Ombudsman menjadi mitra kami seterusnya dalam mengawal pemenuhan hak masyarakat atas jaminan produk halal,” ujarnya.
Capaian penyelesaian tersebut merujuk pada pengaduan melalui dua mekanisme itu. Sementara itu, pembenahan tata kelola, pengawasan produk, dan kepatuhan pelaku usaha tetap menjadi pekerjaan yang perlu dilanjutkan.
Haikal, yang akrab disapa Babe Haikal, menegaskan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Prosesnya menjangkau bahan baku, produksi, distribusi, hingga pelayanan kepada konsumen.
“Halal tidak bisa dilakukan sendiri oleh BPJPH. Harus ada keterlibatan kementerian dan lembaga terkait, mulai dari perdagangan, pertanian, perindustrian, kesehatan, agama, dan sebagainya, hingga pemerintah daerah. Semuanya memiliki keterkaitan dalam membangun ekosistem halal,” tegasnya.
BACA JUGA: LPPOM Umumkan Juara Gen Halal Championship 2026, Pelajar Waikabubak Raih Peringkat Pertama
Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution mengatakan, pengawasan telah dimulai melalui kajian sistemik tata kelola pelayanan sertifikasi halal pada 2024. Pada 2026, pengawasan dilanjutkan dengan inspeksi di ritel modern, pasar tradisional, dan fasilitas pemotongan hewan.
Ia mengapresiasi tindak lanjut BPJPH atas saran perbaikan sebelumnya. Menurutnya, keberhasilan sistem jaminan produk halal perlu tercermin dalam perlindungan yang dirasakan masyarakat ketika memilih dan mengonsumsi produk.
“Jaminan produk halal bukan hanya persoalan administratif terkait penerbitan sertifikat dan pencantuman logo. Ini berkaitan dengan rasa aman, keyakinan, dan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dikonsumsi. Karena itu, negara harus hadir memastikan sistem jaminan produk halal berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel,” jelas Maneger.
Ombudsman juga meminta penguatan koordinasi untuk mengawal penyesuaian tahapan kewajiban sertifikasi halal hingga 2028. Tambahan waktu tersebut diharapkan digunakan untuk memperbaiki kesiapan usaha dan rantai pasok, sementara kepatuhan industri menengah serta besar tetap diperkuat.
Penyesuaian tenggat berlaku menurut kelompok produk dan skala usaha yang diatur pemerintah. Karena itu, pelaku usaha perlu mencermati ketentuan yang sesuai dengan kegiatan usahanya, bukan menganggap seluruh kewajiban sertifikasi halal ditunda secara seragam.
- 1
- 2
- »
