Gibran Mundur Jadi Wapres, Pengamat Sebut Tiga Kalangan Ini Berpotensi Jadi Penggantinya

okezone.com
10 jam lalu
Cover Berita

JAKARTA - Pengamat politik Ubedilah Badrun memberikan prediksi terkait sosok yang berpeluang menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI. Sosok pengganti ini dinilai krusial untuk menjaga kesinambungan roda pemerintahan ke depan.

Menurut dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu, figur paling rasional untuk dipilih Presiden Prabowo Subianto berasal dari koalisi partai pemerintah, partai oposisi, maupun kalangan teknokrat. Sosok tersebut juga harus memiliki integritas tinggi serta rekam jejak ketokohan yang kuat.

"Siapa sosok penggantinya? Paling rasional hanya ada tiga pilihan, yaitu berasal dari koalisi partai pemerintah, dari partai penyeimbang/oposisi, dan dari kelompok nonpartai, yaitu dari profesional akademis teknokratis yang memiliki integritas yang tinggi dan memiliki jejak ketokohan yang kuat," ujar Ubedilah saat dikonfirmasi iNews Media Group, Kamis (12/11/2026).

Baca Juga :
Gibran Tegaskan Keputusan Mundur sebagai Wapres Bukan karena Polemik Ijazah

Dia menjelaskan, setelah mundurnya Gibran, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 presiden berhak mengajukan dua nama calon wapres kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) paling lambat dalam waktu 60 hari. Selanjutnya, MPR menggelar sidang untuk memilih dan melantik satu dari dua calon yang diajukan presiden.

"Pengganti Wapres itu ditentukan oleh Presiden dan MPR. Sebab menurut Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, jika Wakil Presiden mengundurkan diri atau berhenti, penggantinya dipilih oleh MPR dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden," jelasnya.

Aktivis 1998 itu juga menerangkan bahwa penyelenggaraan pemilihan wapres harus segera dijalankan dalam sidang MPR paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.

Baca Juga :
Wapres Pengganti Gibran, Yusril: Harus dari Partai Koalisi Sesuai UU MD3

"Pemilihan tersebut harus diselenggarakan dalam sidang MPR selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan wapres. Dari dasar konstitusi itu berarti kuncinya ada di presiden dan keputusannya ada di MPR," pungkasnya.

 


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
• 2 jam lalutvonenews.com
thumb
Kepala Bakom Jawab soal Demo, Simbol 3 Jari, Makar, dan Isu Penyadapan Presiden | ROSI
• 8 jam lalukompas.tv
thumb
Pemuda di Batang Diduga Cabuli Siswa SD, Modus Dibelikan Barang
• 9 jam laludetik.com
thumb
Jelang Aksi 15 November, Presiden Syarikat Islam Ajak Masyarakat Bersatu
• 19 jam lalujpnn.com
thumb
Dedi Mulyadi Siapkan Asuransi untuk 250 Ribu Linmas, Diminta Bantu Berantas Tawuran hingga Begal
• 15 jam lalugrid.id
Berhasil disimpan.