Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung Polri menegakkan hukum dalam kasus dugaan penyadapan ilegal oleh sejumlah perwira tinggi polisi. Sikap ini disampaikan menyusul pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang menyebut Lembaga Antirasuah turut menjadi korban penyadapan.
“KPK tentu menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo dilansir dari Antara, Kamis, 12 November 2026.
Baca Juga :
Kasus Penyadapan Presiden, Bareskrim Temukan Bukti Permulaan Dugaan Tindak Pidana Makar“Pak Kapolri sampaikan bahwa pihak-pihak atau objek yang dilakukan penyadapan bukan kemudian dimaknai sebagai pihak yang diduga terkait dengan perkara, tetapi karena memang posisinya adalah sebagai objek yang dilakukan penyadapan,” ujar Budi.
Hingga saat ini, KPK belum menerima informasi rinci dari kepolisian mengenai siapa saja pimpinan maupun pegawai di internalnya yang menjadi sasaran penyadapan. KPK menyerahkan sepenuhnya pengungkapan hal tersebut kepada tim penyidik.
“Kami belum mendapatkan informasi terkait itu karena tentu objek-objek yang diduga dilakukan penyadapan oleh para pihak dimaksud merupakan ranah materi penyidikan,” ucap Budi.
Namun, KPK meyakini kepolisian akan menyampaikan perkembangan penyidikan kasus ini secara transparan kepada masyarakat. Lembaga Antirasuah itu pun menghormati mekanisme penyampaian informasi yang menjadi kewenangan Polri.
“Kami meyakini Polri nanti akan membuka secara terang berkaitan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan,” ucap Budi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: dok. KPK.
Sebelumnya, Polri menetapkan empat tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik pada 3 dan 5 November 2026. Keempat tersangka itu meliputi mantan Kapolri Jenderal Polisi LSP, Kadivkum Polri Irjen Polisi AS, widyaiswara Lemdiklat Polri Irjen Polisi EH, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Polisi SU yang belum ditahan karena sakit pascastroke.
Polri juga telah menggelar sidang etik terhadap AS dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) pada 10 November 2026. Sementara dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kapolri mengungkap bahwa sasaran penyadapan para tersangka menjangkau berbagai institusi negara.
“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa,” kata Suyudi.
