Pantau - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyetujui pelepasan kawasan hutan seluas 1.198,33 hektare di Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, untuk dialihkan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) melalui program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH).
Persetujuan tersebut merupakan tindak lanjut atas usulan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam upaya memberikan kepastian penguasaan tanah bagi masyarakat yang selama ini memanfaatkan lahan di kawasan hutan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMPKB) Aceh Jaya, Dahrial Saputra, mengungkapkan bahwa proses penataan kawasan hutan desa telah berlangsung sejak 2023.
"Proses penataan kawasan hutan desa di Aceh Jaya telah dimulai sejak 2023, dan kini memasuki tahapan akhir, serta mendapatkan persetujuan untuk perubahan dan pelepasan," kata Dahrial.
Persetujuan pelepasan kawasan hutan tersebut diperoleh melalui rapat pembahasan hasil kegiatan tata batas perubahan batas kawasan hutan untuk program PPTPKH yang dilaksanakan di Banda Aceh.
Berdasarkan hasil pembahasan, kawasan hutan seluas 1.198,33 hektare yang disetujui untuk dialihkan menjadi APL tersebar di dua kecamatan dan lima gampong atau desa di Kabupaten Aceh Jaya.
Pelepasan Kawasan Hutan Mencakup Lima Gampong di Aceh JayaDua kecamatan yang menjadi lokasi pelepasan kawasan hutan tersebut adalah Kecamatan Krueng Sabee dan Kecamatan Setia Bakti.
Di Kecamatan Krueng Sabee, kawasan hutan yang disetujui untuk dialihkan menjadi APL berada di wilayah Gampong Panggong.
Sementara itu, di Kecamatan Setia Bakti, pelepasan kawasan hutan mencakup empat gampong, yakni Gampong Lhok Bot, Gampong Baroh, Gampong Pantee Kuyuen, dan Gampong Lhok Timon.
Perubahan status kawasan hutan menjadi APL diharapkan dapat memberikan kepastian penguasaan tanah sekaligus membuka peluang pemanfaatan lahan yang lebih produktif bagi masyarakat setempat.
APL merupakan lahan di luar kawasan hutan negara yang secara hukum dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pembangunan non-kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemanfaatan lahan tersebut dapat mencakup sektor pertanian, perkebunan, pembangunan kawasan industri, infrastruktur, fasilitas publik, serta berbagai kegiatan pembangunan lainnya.
Pemkab Aceh Jaya Minta Warga Tidak Memperjualbelikan TanahDahrial mengimbau masyarakat yang memperoleh manfaat dari program PPTPKH agar menjaga dan memanfaatkan tanah yang telah dialihkan menjadi APL secara bijaksana, produktif, dan bertanggung jawab.
Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya juga meminta masyarakat tidak memperjualbelikan tanah yang diperoleh melalui program penataan kawasan hutan tersebut.
"Kami berharap masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program ini dapat menjaga dan memanfaatkan tanah tersebut dengan sebaik-baiknya serta tidak memperjualbelikan," ujar Dahrial.
Menurut Dahrial, program PPTPKH menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam memperjuangkan kepastian penguasaan tanah bagi masyarakat.
Program tersebut juga diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi warga melalui pemanfaatan lahan yang lebih terarah dan sesuai dengan ketentuan hukum.
Dahrial menegaskan bahwa manfaat program penataan kawasan hutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan status lahan, tetapi juga menyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Khususnya dalam mewujudkan kepastian penguasaan tanah, mendukung aktivitas ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," ungkap Dahrial.
Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya berharap pelepasan kawasan hutan menjadi APL dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus mendorong pengelolaan lahan secara berkelanjutan.
Pemerintah Aceh Tekankan Kepastian Hukum dan Persyaratan Pelepasan HutanSementara itu, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dedek Hadi Ismanto, menyatakan bahwa Pemerintah Aceh mendukung penyelesaian persoalan penguasaan tanah masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan.
Menurut Dedek, program PPTPKH menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang selama ini menguasai atau memanfaatkan lahan di kawasan tersebut.
Penyelesaian penguasaan tanah melalui penataan kawasan hutan juga diharapkan dapat memberikan kepastian usaha sehingga masyarakat dapat memanfaatkan lahan secara lebih terarah.
Meski demikian, Dedek menegaskan bahwa seluruh proses penyelesaian penguasaan tanah tetap harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
"Upaya ini merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha bagi masyarakat, dengan tetap memperhatikan kriteria serta persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan," kata Dedek Hadi Ismanto.
Melalui program PPTPKH, pemerintah berupaya menyelesaikan persoalan penguasaan tanah masyarakat di kawasan hutan sekaligus memastikan pemanfaatannya berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Pelepasan kawasan hutan seluas 1.198,33 hektare di Aceh Jaya diharapkan menjadi langkah untuk memperkuat kepastian penguasaan tanah, mendukung kegiatan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
