Konflik Lahan Usaha Tani (LUT) diperuntukkan bagi masyarakat pengungsi erupsi Gunung Sinabung diwarnai insiden kericuhan di kawasan Siosar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pada Rabu (11/11) lalu.
Akibatnya, satu kendaraan dinas roda empat dan tiga unit kendaraan dinas roda dua dibakar milik Pemerintah Kabupaten Karo, serta tiga orang aparat kepolisian mengalami luka-luka.
Kasi Humas Polres Karo, AKP Pedoman Maha mengatakan bahwa petugas gabungan yang melaksanakan kegiatan penyiapan lahan diduga mendapatkan serangan dari sejumlah massa.
"Situasi tersebut menjadi perhatian serius aparat keamanan, khususnya dalam penanganan personel yang menjadi korban serta pengungkapan dugaan tindak pidana yang terjadi," kata Pedoman dalam keterangannya, Kamis (12/11).
Pedoman menjelaskan, persoalan LUT Siosar merupakan bagian program relokasi masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Sinabung pada periode 2010 hingga 2016.
Program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat dari Desa Sigarang-garang, Sukanalu, Dusun Lau Kawar, Kecamatan Namanteran dan Desa Mardingding, Kecamatan Tiganderket.
Pemerintah memfasilitasi masyarakat tersebut dengan menyediakan hunian tetap (huntap) dan LUT sebagai sumber penghidupan serta penopang perekonomian keluarga. Setelah bertahun-tahun meninggalkan kampung halamannya dan menjalani kehidupan di pengungsian.
Namun, terdapat gugatan dari masyarakat sekitar sehingga harus melalui tahapan hukum yang cukup panjang hingga adanya putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht pada 2026.
"Proses penyediaan lahan tersebut sebelumnya menghadapi gugatan dari masyarakat sekitar sehingga penyelesaiannya harus melalui tahapan hukum yang cukup panjang. Setelah adanya putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap pada 2026. Proses penyiapan LUT akhirnya mulai dilaksanakan pada 6 November 2026," jelas Pedoman.
Persoalan LUT Siosar ini diharapkan tetap memperhatikan kepastian hukum, hak masyarakat pengungsi, serta aspirasi warga setempat yang menyampaikan penolakan. Komunikasi antarpihak menjadi langkah penting guna mencegah konflik berkelanjutan.
Pedoman menuturkan, pihak kepolisian akan melakukan penanganan dan pendalaman terkait dugaan pelemparan batu, penganiayaan terhadap petugas hingga pembakaran kendaraan dinas dan keterlibatan pihak lain.
"Setiap dugaan pelanggaran hukum akan ditindaklanjuti berdasarkan hasil penyelidikan, alat bukti, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar dan memberikan kesempatan kepada aparat untuk menjalankan proses hukum secara profesional," imbuh Pedoman.
Pedoman menyampaikan pesan dari Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho bahwa perbedaan pendapat harus disampaikan tanpa ada tindakan kekerasan.
"Kapolres Karo menegaskan bahwa setiap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat hendaknya diselesaikan melalui jalur hukum dan komunikasi yang baik. Perbedaan pendapat maupun penolakan terhadap suatu kebijakan merupakan hal yang dapat disampaikan. Namun, tidak boleh diwujudkan melalui tindakan kekerasan, penganiayaan ataupun perusakan fasilitas," pungkas Pedoman.
