KLB FFI Tak Bisa Sembarangan, Komite Hukum Tegaskan Harus Sesuai AD/ART

Jakarta: Komite Hukum Federasi Futsal Indonesia (FFI) menegaskan bahwa setiap aspirasi anggota, termasuk wacana penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB), harus disampaikan melalui mekanisme organisasi yang sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FFI.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul berkembangnya wacana penyelenggaraan KLB di lingkungan FFI. Komite Hukum mengingatkan bahwa setiap proses pengambilan keputusan organisasi harus tetap berpedoman pada aturan yang telah disepakati bersama seluruh anggota.

Ketua Komite Hukum FFI, Deny Susanto, menegaskan bahwa FFI merupakan organisasi independen yang memiliki aturan internal sebagai landasan dalam menjalankan seluruh aktivitas keorganisasian. Menurutnya, AD/ART bukan sekadar dokumen formal, melainkan kesepakatan bersama yang wajib dihormati dan dijalankan oleh seluruh anggota FFI.

"AD/ART adalah kesepakatan bersama seluruh anggota FFI. Aturan main itu kita sahkan bersama, sehingga sudah sepatutnya kita jalankan bersama," ujar Deny Susanto. Mekanisme KLB FFI Sudah Diatur dalam AD/ART Komite Hukum FFI menjelaskan bahwa Kongres Luar Biasa merupakan bagian dari mekanisme internal organisasi yang pelaksanaannya telah diatur secara jelas dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) FFI. Berdasarkan ART Pasal 31 ayat (2) huruf c, KLB dapat diselenggarakan melalui dua mekanisme, yaitu:

1. Atas permintaan Ketua Umum dengan persetujuan mayoritas Komite Eksekutif.

2. Atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh Anggota FFI yang memiliki hak suara. Ketentuan tersebut menjadi landasan bagi setiap pihak yang ingin mengusulkan penyelenggaraan KLB agar prosesnya berjalan sesuai aturan organisasi. Adapun anggota FFI yang memiliki hak suara terdiri dari Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) dan Klub Futsal Profesional yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam AD/ART.

Selain memenuhi persyaratan jumlah pengusul, permintaan penyelenggaraan KLB juga harus disampaikan secara tertulis kepada FFI, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta mencantumkan agenda yang sesuai dengan kewenangan KLB. Selanjutnya, permintaan tersebut akan melalui proses verifikasi oleh FFI sebelum ditindaklanjuti sesuai ketentuan organisasi. Ajak Anggota Jaga Kondusivitas Organisasi Deny Susanto menegaskan bahwa Komite Hukum FFI tetap menghormati setiap aspirasi yang disampaikan oleh anggota. Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga agar seluruh proses penyampaian aspirasi tetap berada dalam koridor aturan organisasi.

Menurutnya, kepatuhan terhadap AD/ART merupakan bagian penting dalam menjaga ketertiban organisasi, sekaligus memastikan keberlangsungan pembinaan dan perkembangan futsal nasional. Kepatuhan terhadap mekanisme organisasi diharapkan dapat menjaga stabilitas internal FFI serta mendukung keberlangsungan program dan kemajuan futsal Indonesia.

"Kami menghormati setiap aspirasi anggota. Kami mengajak seluruh pihak menyampaikannya melalui jalur organisasi yang sah dan menghindari cara-cara inkonstitusional di luar mekanisme AD/ART, demi menjaga ketertiban organisasi dan keberlangsungan futsal nasional," tambah Deny.

Dengan penegasan tersebut, Komite Hukum FFI mengingatkan bahwa setiap wacana perubahan maupun keputusan strategis organisasi, termasuk penyelenggaraan Kongres Luar Biasa, harus tetap mengacu pada AD/ART sebagai pedoman bersama seluruh anggota.