jpnn.com - JAKARTA – PPPK Paruh Waktu lintas profesi akan diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027.
Beberapa jenis profesi PPPK penuh waktu akan dialihkan statusnya menjadi ASN Pusat, yakni guru, tenaga kesehatan, pemadam kebakaran, dan Satpol PP.
BACA JUGA: Menjelang Alih Status PPPK, MenPANRB Rini Minta Ini kepada Pemda
Dikutip dari situs resmi KemenPAN-RB, nantinya Guru menjadi PPPK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Agama, tenaga kesehatan menjadi PPPK Kementerian Kesehatan, serta kelompok damkar dan Satpol PP menjadi PPPK Kementerian Dalam Negeri.
Adapun, PPPK Paruh Waktu lainnya diangkat menjadi PPPK pada instansi masing-masing, di pusat maupun daerah, dan tetap bekerja di instansi asalnya. Seluruh pengangkatan dilaksanakan secara bertahap.
BACA JUGA: PPPK Paruh Waktu Jadi ASN Penuh, Tidak Semua di Pusat
Bagaimana soal penganggaran untuk gaji PPPK penuh waktu hasil pengalihan dari paruh waktu yang masih berstatus ASN pemda?
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengatakan bahwa gaji pokok PPPK nantinya akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
BACA JUGA: Belum Ada Kepastian Alih Status, Nasib 1.987 PPPK Paruh Waktu Palembang Masih Menggantung
Skema pembiayaan tersebut, kata dia, menjadi salah satu poin penting yang selama ini diperjuangkan Komisi II DPR RI, mengingat kepastian penghasilan merupakan kebutuhan mendasar bagi tenaga PPPK.
"Gaji pokok mereka ditanggung oleh APBN, jadi itu sesuatu yang luar biasa bagi kami dan itu yang menjadi perjuangan Komisi II saat ini. Dan alhamdulillah bisa terakomodir berkat perjuangan pimpinan-pimpinan DPR bersama pemerintah," kata Bahtra di Jakarta, Kamis (12/11).
Dia menjelaskan, persoalan status kepegawaian PPPK menjadi salah satu perhatian Komisi II DPR RI.
Dia menilai Presiden Prabowo terus mendorong agar para tenaga PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu, memperoleh kepastian mengenai masa depan pekerjaan mereka.
Meski demikian, dia menegaskan bahwa kesepakatan tersebut masih membutuhkan aturan pelaksanaan sebelum dapat direalisasikan.
Saat ini, kata dia, DPR dan pemerintah masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan menjadi dasar hukum pelaksanaan kebijakan tersebut.
Dia berharap regulasi itu segera diterbitkan agar para tenaga PPPK tidak terus berada dalam ketidakpastian mengenai status kepegawaian maupun penghasilan mereka.
“Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama semua bisa ditindaklanjuti. Kami yakin dan percaya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo terus mendengar aspirasi, masukan berbagai pihak, termasuk dari publik dan masyarakat kita berkenaan dengan PPPK,” katanya. (antara/sam/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
