Sebelum Gibran Rakabuming Raka meninggalkan posisinya sebagai wakil presiden, sudah ada pertemuan antarpimpinan partai politik koalisi pemerintahan Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut untuk membahas sosok pengganti Gibran. Sejumlah nama mulai mengemuka, baik dari kalangan internal maupun di luar koalisi.
Beberapa narasumber Kompas bercerita, pertemuan dimaksud dihadiri langsung oleh para ketua umum partai koalisi. Pertemuan berlangsung sekitar pekan lalu dan bersifat sangat terbatas. Para sekretaris jenderal partai pun tidak diikutkan.
”Memang ada pertemuan yang sangat krusial saat itu. Setahu saya, enggak ada Presiden. Tetapi, kalau pertemuan itu atas restu dan sampai ke Presiden, saya yakin, iya,” ujar salah satu sumber tersebut.
Menurut sumber Kompas itu, dalam diskusi, tiga nama beredar sebagai calon pengganti Gibran. Mereka adalah Sugiono, Sekjen Partai Gerindra yang juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR; dan Puan Maharani, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang kini menjabat sebagai Ketua DPR.
Ada sejumlah alasan nama-nama itu yang dibahas. Sugiono, misalnya, menjadi salah satu kandidat kuat yang dipertimbangkan. Sugiono dianggap sosok yang paling lama bersama dengan Presiden Prabowo. Ia dinilai mampu menjadi sosok yang komplementer bagi Prabowo karena memiliki latar belakang Sumatera. Terlebih, rekam jejak Sugiono juga panjang, pernah menjadi anggota DPR dan kini menjadi Sekjen Gerindra.
Kemudian, Dasco juga dinilai menjadi calon kuat karena dapat diterima oleh partai-partai lain. Selama ini, Dasco dianggap mampu mengayomi dan menjalin hubungan baik dengan partai-partai di luar Gerindra. Meski dinilai cocok oleh banyak pihak, berdasarkan informasi yang diperoleh Kompas, Dasco hingga kini belum bersedia.
Satu-satunya nama dari luar pemerintahan yang turut mengemuka adalah Puan Maharani. Puan dipertimbangkan karena dinilai dapat memperkuat posisi parlemen sekaligus dukungan terhadap program-program pemerintahan Prabowo.
Selain itu, kehadiran Puan juga dinilai dapat mengimbangi popularitas Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dengan demikian, jika koalisi pemerintahan saat ini berlanjut pada pemilu mendatang, kekuatan politik Prabowo dinilai berpeluang mengungguli koalisi yang dibangun Jokowi.
”Sementara nama-nama itu. Tetapi, ya, namanya politik dinamis. Presiden masih punya waktu,” kata sumber tersebut.
Berdasarkan regulasi ketatanegaraan yang berlaku, MPR memiliki waktu selambat-lambatnya 60 hari untuk memproses dan menetapkan wapres definitif yang baru. Bersamaan dengan itu, Presiden memiliki batas waktu 14 hari untuk menyetorkan dua nama calon ke Senayan sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan, nama-nama yang mengemuka sejauh ini bisa jadi baru sebatas pandangan sejumlah pihak yang kemudian ditarik menjadi kesimpulan dan prediksi mengenai arah politik ke depan.
Menurut Doli, belum ada nama yang mengerucut sebagai calon pengganti Gibran. Terlebih, dalam satu hingga dua pekan terakhir, perhatian partai-partai politik masih tersita oleh wacana pengajuan hak menyatakan pendapat terkait kasus Gibran.
”Menurut saya, kalau dibahas terlalu dini kemarin, terlalu berisiko secara politik, belum pasti mundur kok (Gibran). Mulainya dari (Selasa) kemarin, begitu ada hak menyatakan pendapat, orang terbuka bicara siapa penggantinya,” ungkap Doli.
Terlepas dari itu, Doli menyampaikan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan sosok wapres. Pertama, sosok tersebut harus memiliki chemistry yang kuat dengan Presiden Prabowo. Keduanya harus benar-benar menjadi dwitunggal sehingga tidak ada perbedaan, baik dalam visi, pemikiran, konsep, maupun sikap.
Kedua, sosok itu harus memiliki legitimasi politik, hukum, dan sosial. Hal ini penting agar persoalan terkait legitimasi seperti yang terjadi pada Gibran tidak kembali terulang. Artinya, sosok tersebut juga harus dapat diterima oleh masyarakat.
Ketiga, sosok wapres harus mampu membantu Prabowo menghadapi berbagai tantangan selama sisa masa pemerintahan yang tinggal sekitar tiga tahun. Tantangan yang dihadapi bangsa dan negara tidak mudah, baik di tingkat internasional maupun domestik. Oleh karena itu, wapres harus memiliki kapasitas untuk membantu Prabowo mengambil langkah dan kebijakan yang tepat dalam menyelesaikan berbagai persoalan tersebut.
Dari sejumlah kriteria itu, Doli menyebut, ada beberapa sumber yang bisa menjadi pertimbangan Prabowo dalam menentukan sosok wakil presiden. Nama-nama itu bisa berasal dari jajaran kabinet maupun partai politik.
Dari jajaran kabinet, misalnya, terdapat sejumlah menteri koordinator yang sekaligus mewakili kekuatan partai politik; seperti Menko Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia serta Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Ada pula Menko Pangan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan serta Menko Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Sementara dari internal Gerindra, masih ada Sugiono, Sufmi Dasco Ahmad, serta Ketua MPR yang juga Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani. Adapun dari luar pemerintahan, terdapat nama Puan Maharani.
”Namun, sekali lagi, tentu yang punya legitimasi dan kewenangan itu adalah Pak Prabowo. Kembali ke yang tadi, mana tokoh yang paling bisa memiliki chemistry dengan Prabowo,” kata Doli.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas, pilihan wapres berpeluang lebih mengarah kepada kader Gerindra. Jika benar demikian, nama yang berpeluang mengerucut adalah Sugiono, Muzani, dan Dasco.
Doli menilai, tidak menjadi persoalan apabila wapres nantinya berasal dari Gerindra. Sebab, yang paling mengetahui sosok yang dibutuhkan untuk mendampinginya adalah Prabowo sendiri. Bagi Golkar, yang terpenting adalah menyukseskan agenda pemerintahan dan kepemimpinan Prabowo.
”Oleh karena itu, yang paling tahu Pak Prabowo. Kami tidak ada soal siapa pun yang Pak Prabowo pilih, mau dari mana, sekalipun dari partai yang sama. Kalau Pak Prabowo merasa itulah sosok yang bisa membantu beliau menghadapi atau menyelesaikan masalah dalam tiga tahun ke depan, semuanya diserahkan kepada Prabowo,” ungkap Doli.
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pertemuan dengan partai-partai koalisi pemerintahan merupakan hal yang wajar. Terlebih, dalam menghadapi situasi genting, kerja sama antarpartai politik kerap diwujudkan melalui pertemuan-pertemuan seperti itu.
Sementara itu, Ketua DPP PKB Syaiful Huda mengatakan, pilihan terbaik bagi PKB adalah membantu Presiden Prabowo dengan memberikan masukan mengenai sosok yang tepat untuk mendampinginya pada sisa periode pertama pemerintahan. Sosok tersebut diharapkan dapat melengkapi sekaligus membantu Prabowo menjalankan tugas-tugas kepresidenan.
”Kita serahkan sepenuhnya ke beliau. Tentu Pak Presiden sudah punya parameter seperti apa dalam menghadapi dinamika global dan dinamika di dalam negeri yang suasananya seperti ini pula. Kita harap Pak Presiden betul-betul mencermati dan mempertimbangkan berbagai kebutuhan, terutama untuk ke depan. Kami yakin Pak Presiden sudah punya parameter. Jangan-jangan sudah ada yang di kantong beliau,” kata Huda.
Menurut Huda, dari sisi PKB, semakin cepat persoalan penggantian wapres diselesaikan akan semakin baik. Dengan begitu, pemerintahan dapat segera kembali berjalan normal dan seluruh pihak bisa kembali berfokus pada agenda-agenda besar yang telah ditetapkan pemerintah.
Huda khawatir, semakin lama persoalan tersebut mengambang, semakin sulit pula bagi pemerintah untuk segera mengalihkan perhatian dan kembali bekerja optimal dalam menjalankan agenda-agenda pemerintahan.
Adapun politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyampaikan, jika memang ada pertemuan lain yang agendanya membahas sosok pengganti Gibran, PKS bisa memahami apabila pertemuan itu hanya dihadiri pimpinan partai-partai pengusung Prabowo-Gibran.
”Jadi, tidak ada masalah. Kami tahu posisi karena kami pengusung Anies, bersama Nasdem dan PKB,” kata Sohibul.
Untuk pengganti Gibran, lanjut Sohibul, secara konstitusional, kewenangan itu memang berada pada empat partai politik pengusung Prabowo dalam Pemilihan Presiden 2024. Oleh sebab itu, meskipun kini berada dalam koalisi pemerintahan, PKS tidak akan ikut campur dalam pembahasan tersebut. ”Silakan saja, terserah hasil rundingan mereka,” ujar Sohibul.
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan, Demokrat mendukung penuh siapa pun sosok yang nantinya dipilih dan diajukan Prabowo sebagai wapres. ”Semua hak konstitusional prerogatif Presiden untuk mengajukan nama,” tegas Herzaky.
Herzaky berpandangan, penentuan sosok wapres sepenuhnya diserahkan kepada Prabowo dengan mempertimbangkan kebutuhan pemerintahan. Mungkin ada alasan menjaga keseimbangan politik agar seluruh pihak merasa terakomodasi atau dalam artian penguatan parlemen.
Selain itu, bisa juga karena sosok dimaksud dianggap mampu mengeksekusi program-program pemerintah secara optimal sehingga tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran. Pilihan lain, bisa juga karena mempertimbangkan sosok yang memiliki kemampuan eksekusi sekaligus dapat diterima dengan baik oleh publik.
”Beliau lebih condong yang mana. Apakah butuh penguatan parlemen atau dirasa parlemen sudah solid. Kalau butuh wapres yang bisa memastikan program-program yang dijalankan tidak ada hambatan, ya, pasti orang dekat beliau. Atau orang yang punya keahlian dalam perencanaan dan eksekusi, tetapi penerimaan publiknya bisa meningkatkan penerimaan beliau di publik,” kata Herzaky.
Herzaky menegaskan, Demokrat menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Prabowo. Menurut dia, kewenangan konstitusional untuk menentukan sosok wapres berada di tangan presiden sehingga tidak ada alasan bagi partai lain untuk menolak pilihan tersebut.
”Dari kami, silakan. Apa pun itu hak prerogatif Presiden. Kami tidak bisa membantah atau menolak. Sikap Demokrat fokus pada konstitusi. Konstitusi memberikan hak kepada Presiden untuk menentukan tanpa konsultasi dengan siapa pun. Kami pasti mendukung total siapa pun pilihan beliau,” ujar Herzaky.
Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, keputusan untuk memilih dua calon wapres yang diajukan ke MPR sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Meski demikian, Prabowo telah menyinggung akan bertemu dan membahasnya dengan ketua umum partai-partai politik yang mengusungnya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Pembahasan ini juga dilihatnya bagian dari amanat UU MD3. Dalam aturan itu, untuk pembahasan calon wapres, perlu dibahas dengan partai-partai politik pengusung di pilpres. Bahkan, lebih dari itu, calon hanya bisa dari partai pengusung. Tidak bisa dari partai politik di luar koalisi pengusung.
Yusril mengingatkan pentingnya syarat ini dipenuhi agar problem persyaratan pencalonan calon wapres seperti terjadi pada Gibran tak terulang kembali. ”Jangan sampai ada kekurangan, malah ada masalah di belakang hari,” kata Yusril.
Saat ditanyakan kapan pertemuan Presiden dengan partai-partai politik pengusung, Yusril mengaku belum mengetahuinya. Hal yang jelas, Presiden punya waktu 14 hari sejak menerima surat permintaan dua nama calon wapres dari MPR untuk dipilih oleh lembaga negara itu. Ia pun berharap proses pengisian jabatan wapres dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2026.
Terkait ada yang mengaitkan dirinya sebagai salah satu opsi calon wapres, Yusril tertawa ringan meresponsnya. ”Nama-nama dicalonkan menjadi bakal calon, masyarakat silakan saja, saya tidak bisa berkomentar apa-apa. Pada akhirnya semua kita serahkan ke Presiden. Kita percaya beliau punya kebijaksanaan, insting politik yang baik, dan gambaran yang baik tentang siapa yang akan membantu sebagai wapres,” kata Yusril.
