Pantau — Penanganan aksi demonstrasi di Kota Yogyakarta pada 10–11 November 2026 memantik kecaman keras dari parlemen Senayan.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Yulius Setiarto mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto beserta jajaran kepolisian mengusut tuntas dugaan tindakan kekerasan serta penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat di lapangan.
Yulius menyampaikan keprihatinan mendalam atas kericuhan yang pecah dalam rangkaian unjuk rasa tersebut.
Ia menegaskan tindakan anarkis atau perusakan fasilitas publik oleh peserta aksi tidak boleh dibenarkan, namun aparat kepolisian tetap wajib bertindak terukur, proporsional, serta mengacu pada prosedur hak asasi manusia.
“Penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara membabi buta. Aparat harus mengedepankan prinsip proporsionalitas dan menghormati hak asasi manusia dalam setiap tindakan pengamanan,” tegas Yulius Setiarto melalui keterangan tertulis di Jakarta, dikutip Kamis (12/11/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu menyoroti sejumlah pelanggaran kasat mata, mulai dari penggunaan kekuatan berlebihan, penembakan gas air mata di permukiman padat penduduk serta lingkungan pendidikan, hingga penangkapan sewenang-wenang terhadap warga sipil dan mahasiswa.
Terkait proses hukum terhadap lebih dari 150 orang yang diamankan dalam kericuhan tersebut, Yulius menuntut kepolisian memberikan kejelasan status dan hak pendampingan hukum.
Warga sipil yang tidak terbukti melakukan tindak pidana harus segera dibebaskan sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku.
Komisi III DPR RI juga mendorong pelibatan Komnas HAM serta Ombudsman Republik Indonesia untuk melakukan investigasi independen.
Langkah pengawasan eksternal ini dinilai krusial agar pemeriksaan berjalan objektif, transparan, dan memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Kampus harus tetap menjadi ruang merdeka bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kebebasan berekspresi, dan penyampaian aspirasi secara demokratis,” ujar Yulius.
Melalui fungsi pengawasan parlemen, PDI Perjuangan berkomitmen mengawal penuh penegakan hukum yang adil tanpa mengorbankan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.
