JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, mengungkap tiga pertimbangan yang dapat menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.
Ketiga pertimbangan tersebut meliputi peningkatan kinerja pemerintahan, kepentingan elektoral menuju Pemilu 2029, serta menjaga stabilitas politik di tingkat koalisi.
Hal itu disampaikan Arya dalam diskusi program Sapa Indonesia Malam di KompasTV, Kamis (12/11/2026), yang membahas proses pengisian jabatan Wakil Presiden setelah Gibran menyatakan berhenti dari jabatannya.
"Ya, saya kira ada tiga kebutuhan Presiden untuk menentukan siapa yang akan menggantikan wakil presiden yang saat ini kosong, ya. Satu, kebutuhannya adalah apakah akan meningkatkan kinerja pemerintahan, karena kita tahu belakangan ini penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan sedang menurun," kata Arya.
Baca Juga: Tiba di Istana Wapres, Gibran Sapa Relawan dan Pedagang
Ia kemudian menyebut kebutuhan elektoral sebagai pertimbangan kedua. Menurut dia, figur yang dipilih juga dapat berpengaruh terhadap konfigurasi pasangan politik menjelang Pemilu 2029.
Adapun pertimbangan ketiga adalah stabilitas politik di tingkat koalisi. Prabowo perlu mempertimbangkan apakah figur yang diajukan dapat diterima oleh partai-partai pendukung pemerintah.
"Nah, sekarang pertanyaannya adalah di antara tiga kebutuhan tersebut—kebutuhan kinerja, elektoral, dan stabilitas—kira-kira Pak Presiden Pak Prabowo akan menentukan kebutuhan mana yang dianggap prioritas untuk menentukan wakil presiden," ujar Arya.
Pilihan Wapres Baru Punya Konsekuensi PolitikArya menilai setiap figur yang dipilih sebagai pengganti Gibran memiliki konsekuensi politik tersendiri, terutama terhadap hubungan antara Presiden dan partai-partai pendukung pemerintah.
Menurut dia, pilihan tersebut juga dapat memengaruhi keberlanjutan kerja sama politik hingga Pemilu 2029.
Ia menyoroti kemungkinan pasangan politik yang tetap bekerja sama hingga pemilu mendatang.
Baca Juga: Analisis Pengamat Agung Baskoro soal Gestur Muzani Peluk Gibran Usai Pertemuan Selama 20 Menit
Namun, ada pula kemungkinan hubungan politik berubah dan memunculkan persaingan di kemudian hari.
"Konsekuensinya adalah apakah nama yang diusulkan itu bisa tidak pecah kongsi di jalan dan bersama lagi di Pemilu 2029, atau bisa pecah kongsi di jalan dan menjadi kompetitor atau rival Pak Prabowo di 2029," kata Arya.
Arya juga menilai kebutuhan pemerintahan saat ini adalah figur Wakil Presiden yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk membantu Presiden menjalankan program-program pemerintah.
Gerindra Masih Menunggu Sikap PrabowoSementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Wihadi menyatakan partainya masih mengikuti perkembangan proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
Menurut Wihadi, proses tersebut baru memasuki tahap awal setelah Gibran menyampaikan surat pernyataan berhenti.
Gerindra juga masih menunggu perkembangan rapat gabungan MPR dan sikap Presiden Prabowo.
Baca Juga: Riuh! Suasana Iring-iringan Wapres Gibran Masuki Gedung MPR
"Jadi untuk saat ini memang tadi sampai sore juga masih ada rapat konsultasi. Jadi saya kira ya kita semuanya juga masih menunggu terakhir apakah sikap daripada Presiden," ujar Wihadi.
Wihadi menambahkan, komunikasi antara Presiden dan partai-partai koalisi terus berjalan, baik secara resmi maupun tidak resmi.
Ia mengatakan Gerindra akan mengikuti tahapan yang berlangsung dan menunggu surat dari Presiden mengenai pengajuan nama-nama calon Wakil Presiden.
"Jadi saya kira Presiden tentunya juga akan melakukan satu komunikasi tentunya dengan partai koalisi, baik itu Presiden langsung maupun dari antarpartai. Jadi kita tunggu saja ke depan bagaimana proses daripada rapat gabungan, terus kemudian juga kita menunggu juga surat dari Presiden untuk pengajuan nama-nama itu," katanya.
Mekanisme Pemilihan Pengganti Gibran di MPRPengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong juga memiliki tahapan konstitusional melalui MPR.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Baca Juga: Gibran Cerita Pergulatan Batin Sebelum Pilpres 2024: Harus Kecewakan Partai yang Besarkan Saya
Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dalam aturan tersebut, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna diselenggarakan.
MPR kemudian memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden.
Apabila kedua calon memperoleh suara sama banyak, pemilihan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap sama, Presiden berwenang memilih salah satu di antara kedua calon tersebut.
Sementara itu, Pasal 134 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib mengatur bahwa rapat gabungan untuk menentukan waktu penyelenggaraan sidang paripurna dilaksanakan paling lama 3 x 24 jam setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Dalam diskusi tersebut, Arya menjelaskan bahwa mekanisme pemilihan sebagaimana diatur dalam tata tertib MPR mengarah pada pemungutan suara, bukan aklamasi.
Menurut dia, proses tersebut memberikan ruang bagi partai-partai politik untuk melakukan komunikasi, lobi, dan negosiasi sebelum MPR menentukan Wakil Presiden pengganti Gibran.
Baca Juga: Gibran Sebut Berhenti Sebagai Wapres Karena Keputusan Pribadi & Tidak Berkaitan Dengan Ijazah
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Rizky L Pratama Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV
- Gibran Rakabuming Raka
- pengganti Gibran
- Prabowo Subianto
- CSIS
- pemilihan Wapres
- Gerindra
