Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai langkah Presiden Prabowo untuk musyawarah dengan partai koalisi sebelum menentukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming merupakan langkah yang baik. Dia mengatakan pembahasan bersama partai koalisi, terutama partai-partai yang sejak awal mengusung Prabowo dilakukan agar proses penentuan pengganti Gibran tidak menimbulkan polemik.
"Musyawarah itu baik. Elok dan elegan jika musyawarah dengan partai koalisi. Apalagi dengan partai pengusung awal. Jangan jadi bola liar yang justru mengeruhkan suasana," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (12/11/2026).
Meski demikian, Mardani menegaskan PKS menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai dua nama calon wakil presiden kepada Prabowo.
"Kami serahkan pada Pak Presiden," ujarnya.
Sebelumnya, Menko Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan Prabowo berkonsultasi dengan partai-partai koalisi. Sesuai dengan UU MD3, menurut Yusril, Prabowo berhak berkonsultasi dengan partai koalisi.
"Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau. Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 bahwa ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi," kata Yusril setelah mendampingi Prabowo bertemu dengan MPR, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Meski begitu, Yusril belum tahu kapan pertemuan dengan partai koalisi itu dilakukan. Namun ia menekankan bahwa Prabowo memberikan sinyal berkonsultasi dengan koalisi untuk menentukan 2 nama pengganti Gibran.
"Dan beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan kami belum tahu. Cuman tadi beliau katakan, 'Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya'. Kita maklum hal itu. Tapi kapan akan diselenggarakan, ya, sepenuhnya kita serahkan kepada beliau," ujarnya.
Diketahui, Gibran telah resmi mengundurkan diri dari Wakil Presiden usai menyerahkan surat ke MPR. Dalam UUD 1945 mengatur pengisian jabatan dilakukan paling lama 60 hari.
(dek/ygs)
