Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat agenda keamanan digital Indonesia melalui kerja sama internasional dengan Estonia hingga penerapan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi berbasis biometrik. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem digital yang inklusif, aman, dan tangguh.
Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail mengatakan Indonesia dan Estonia tengah mematangkan rancangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama pengembangan digital. Kesepakatan tersebut mencakup tiga bidang utama, yakni ekosistem digital, pemerintahan elektronik, dan pengawasan publik digital.
Pembahasan MoU berlangsung dalam pertemuan bilateral Ismail dengan Deputy Minister of Foreign Affairs Republik Estonia Minna-Liina Lind di sela-sela pertemuan The 2026 ITU Plenipotentiary Conference di Doha, Qatar, Rabu (11/11).
Ismail mengatakan Estonia memiliki pengalaman dalam pengembangan pemerintahan elektronik dan masyarakat digital yang dapat menjadi referensi bagi Indonesia. Kerja sama ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan pengalaman Estonia dalam tata kelola pemerintahan digital, identitas digital, keamanan siber, dan pelindungan data pribadi.
"Indonesia dan Estonia memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya memperkuat kerja sama bilateral di bidang transformasi digital. Kami memandang Estonia sebagai salah satu pemimpin dalam pemerintahan elektronik dan masyarakat digital," ujar Ismail dalam keterangan resmi Komdigi, Kamis malam (12/11).
Dalam rancangan MoU itu, ruang lingkup kerja sama ekosistem digital meliputi pengembangan teknologi baru dan layanan publik digital. Sementara itu, bidang pemerintahan elektronik mencakup strategi, layanan, keamanan, teknologi pemerintahan digital, hingga pusat data nasional.
Bidang pengawasan publik digital mencakup pelindungan data pribadi, identitas digital, sistem identifikasi digital, dan investigasi digital.
Kedua negara juga membahas peningkatan kesiapsiagaan menghadapi krisis dan bencana, keamanan siber, serta ketahanan infrastruktur digital.
Registrasi Biometrik dan Pelindungan AnakSelain menjajaki kerja sama dengan Estonia, pemerintah memperkuat keamanan identitas pengguna layanan telekomunikasi melalui registrasi pelanggan berbasis biometrik.
Ismail mengatakan, melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, pemerintah mewajibkan verifikasi biometrik dalam registrasi pelanggan operator seluler.
"Registrasi kartu SIM berbasis biometrik menggunakan pengenalan wajah bertujuan untuk memperkuat verifikasi identitas pelanggan dan membantu mencegah penyalahgunaan nomor ponsel," kata Ismail dalam forum High Level Policy Statement ITU Plenipotentiary Conference di Doha, Qatar, Rabu (11/11/2026).
Pemerintah juga memperkuat pelindungan pengguna di ruang digital melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.
Regulasi tersebut ditujukan untuk memperkuat pelindungan anak di bawah usia 16 tahun saat menggunakan layanan digital.
Di sisi lain, pemerintah tengah menyusun peta jalan kecerdasan artifisial (AI) nasional secara lintas sektor sebagai bagian dari agenda transformasi digital Indonesia.
Ismail menyampaikan transformasi digital nasional menuju Indonesia Emas 2045 bertumpu pada empat pilar.
