Liputan6.com, Jakarta - Dugaan operasi penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya di lingkungan Polri mulai terkuak. Penyidik mengungkap adanya rantai komando yang diduga melibatkan empat jenderal, penggunaan jalur khusus di luar prosedur resmi, hingga perintah penghapusan data hasil penyadapan.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan konstruksi perkara tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026). Empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Slamet Uliandi (SU), Eko Hadi Santoso (EH), dan Ahrie Sonta (AS).
Advertisement
Berdasarkan hasil penyidikan yang dipaparkan Suyudi, dugaan operasi penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Aktivitas tersebut diduga dijalankan melalui perintah berjenjang yang tidak dilengkapi permohonan resmi dari penyidik.
Rantai perintah itu diduga bermula dari Jenderal LSP, yang kemudian diteruskan melalui SU kepada EH dan AS. Keempatnya diduga memiliki peran berbeda, mulai dari pemberi perintah, pemberi persetujuan, penerus instruksi, hingga pelaksana koordinasi penyadapan.
"Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS," kata Suyudi.
Jalur Atensi di Luar Prosedur Resmi
Dalam pemaparannya, Suyudi mengungkap adanya dua mekanisme penyadapan di lingkungan Polri. Keduanya menggunakan perangkat teknis yang sama, tetapi memiliki prosedur dan persyaratan berbeda.
Mekanisme pertama merupakan jalur resmi yang mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan standar operasional Bareskrim tahun 2009.
Melalui mekanisme tersebut, penyadapan harus diawali dengan surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume analisis, serta dokumen pendukung. Permohonan kemudian melalui proses verifikasi dan persetujuan secara berjenjang.
Namun, penyidik menemukan dugaan penggunaan mekanisme kedua yang disebut sebagai jalur internal atau jalur atensi. Melalui jalur ini, penyadapan diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.
"Kedua, jalur B atau jalur internal atensi yang diduga berjalan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan," ujar Suyudi.
Menurut dia, target penyadapan melalui jalur atensi diduga disampaikan secara lisan atau melalui aplikasi WhatsApp oleh pejabat bagian monitoring setelah menerima perintah dari Jenderal LSP.
Instruksi tersebut kemudian diteruskan kepada tim analis untuk diproses melalui persetujuan internal sebelum dilaksanakan oleh tim Technical Supporting Unit (TSU).
Persoalannya, kedua mekanisme tersebut menggunakan perangkat dan sistem teknis yang sama. Kondisi itu diduga memungkinkan aktivitas penyadapan melalui jalur atensi bercampur dengan penyadapan yang dilakukan berdasarkan prosedur resmi.
"Kedua jalur tersebut menggunakan sarana pelaksana teknis yang sama, sehingga aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilaksanakan melalui jalur resmi," jelas Suyudi.
