Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat ada 1,9 juta wajib pajak menghapus bukti potong saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025.
Praktik tidak bertanggung jawab tersebut membuat status kurang bayar atau lebih bayar pada SPT Tahunan menjadi nihil.
“Kalau secara total, terindikasi ada 1,9 juta wajib pajak yang menghapus bukti potong,” kata Dirjen Pajak Bimo Wijayanto kepada wartawan di Bogor, Kamis (12/11).
DJP telah mengirim pesan kepada wajib pajak yang menghapus bukti potong dengan nilai PPh minimal Rp 100 ribu.
DJP memastikan penentuan sasaran dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria, antara lain bukti pemotongan berstatus valid dan telah dilaporkan oleh penerbit, merupakan pajak nonfinal, nilai dari PPh seluruh bukti potong dihapus mencapai minimal Rp 100 ribu, hingga memiliki NPWP yang sesuai dengan SPT Tahunan.
Bimo menekankan email pengingat kepada wajib pajak yang dikirim itu agar mereka membetulkan SPT Tahunan 2025 secara mandiri.
Pengiriman pesan tersebut menggunakan pendekatan behavioral insight, yakni komunikasi yang dirancang untuk mendorong kepatuhan sukarela tanpa langsung menekankan ancaman sanksi.
“Tujuannya memperbaiki mutu kepatuhan, memperbaiki kepatuhan sukarela, dengan memahami perilaku wajib pajak,” tutur Bimo.
