Jakarta, ERANASIONAL.COM – Mabes Polri akhirnya mengungkap latar belakang sosok jenderal berinisial TK yang ikut diperiksa dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
TK diketahui merupakan perwira tinggi (pati) Polri aktif dengan pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen).
Namun, Polri belum mengungkap identitas lengkap maupun jabatan yang bersangkutan saat ini.
Penjelasan tersebut disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Edison Isir melalui keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026).
“Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol),” kata Johnny, dikutip dari detik.com.
Johnny menjelaskan, TK saat ini tengah menjalani pemeriksaan internal oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi.
Selain itu, keterangan TK juga didalami penyidik untuk mengungkap keterlibatan masing-masing pihak dalam perkara dugaan penyadapan tersebut.
“Yang bersangkutan (TK) saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” ujarnya.
Diduga Diperintahkan Lakukan SurveilansNama Brigjen TK sebelumnya mencuat dalam rapat kerja Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Suyudi membeberkan dugaan peran sejumlah perwira Polri dalam praktik penyadapan ilegal terhadap Prabowo selama periode 2025-2026.
Salah satu yang disorot adalah mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta.
Ahrie diduga menerima perintah dari mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), kemudian meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
Hasil penyadapan itu selanjutnya dilaporkan kepada LSP.
Ahrie juga diduga memerintahkan Brigjen TK untuk melakukan pengawasan atau surveilans.
“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan BJP TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi.
Empat Jenderal Jadi TersangkaDalam perkara ini, Polri sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.
Mereka masing-masing mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AS), mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso (EH), serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU).
Polri menegaskan, pemeriksaan etik terhadap TK dan proses penyidikan dugaan tindak pidana terus berjalan secara bersamaan.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap fakta secara menyeluruh, termasuk peran setiap pihak dalam dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Komisi III Desak Dugaan Makar DiusutKasus ini turut menjadi perhatian Komisi III DPR RI.
Dalam rapat kerja bersama Kapolri, sejumlah anggota dewan mendesak Polri mengungkap siapa aktor utama di balik dugaan penyadapan tersebut, termasuk tujuan penggunaan hasil penyadapan.
Komisi III juga meminta kepolisian menyelidiki dugaan tindak pidana makar yang diduga berkaitan dengan perkara penyadapan.
Menanggapi desakan tersebut, Suyudi mengungkapkan bahwa Polri telah membuat laporan polisi baru sebagai dasar untuk memulai penyelidikan dugaan tindak pidana makar. []
