Bogor, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto buka suara mengenai wacana untuk menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pada 2027. Wacana ini kerap disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai bagian dari insentif perpajakan pada 2027.
Bimo menjelaskan Indonesia termasuk negara dengan PTKP yang relatif tinggi di antara negara Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dan Group of 20 (G20). Bimo mengatakan PTKP yang mencapai Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan untuk wajib pajak orang pribadi yang diterapkan Indonesia setara dengan 67% dari produk domestik bruto (PDB) per kapita. Bahkan, PTKP yang diterapkan di Tanah Air juga tujuh kali di atas garis kemiskinan.
"Data menunjukkan bahwa di antara negara OECD dan G20, Indonesia termasuk negara yang relatif menerapkan implementasi PTKP yang relatif tinggi. Sekitar 67% dari PDB per kapita. Kemudian 7 kali dari garis kemiskinan. Jadi ya silahkan ini interpretasikan masing-masing secara akademis," ujar Bimo dalam Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak, Bogor, dikutip Jumat (13/11/2026).
Meski demikian, Bimo mengatakan Kementerian Keuangan siap untuk mengkaji kembali apabila Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memberikan arahan mengenai kenaikan PTKP tersebut. Menurutnya, otoritas yang bertanggung jawab untuk membahas wacana ini di Kementerian Keuangan adalah Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF). Sementara, Direktorat Jenderal Pajak merupakan otoritas untuk administrasi dan pemungutan pajak.
"Tentu kami sebagai pendukung untuk menyampaikan dan menyediakan data-data berdasarkan administrasi pemungutan yang ada di sistem kami. Maka kalau ditanya bagaimana dan sampai sejauh apa, lebih relevan apabila ditanyakan kepada Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF)," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembaruan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP berlaku pada 2027.
Meski begitu, ia memastikan, pemberlakuan ambang batas baru PTKP ini tidak dilakukan pada Januari 2027, sebab nilai baru upah yang bebas pajak masih terus dibahas lintas kementerian.
"Pembahasannya belum selesai tidak akan diberlakukan Januari, mungkin setelah Januari baru kita lakukan," kata Airlangga.
(haa/haa)
