JAKARTA, KOMPAS — Komisi VI DPR meminta PT Pertamina (Persero) mengevaluasi sistem distribusi bahan bakar minyak (BBM) menyusul kelangkaan dan antrean panjang di sejumlah daerah. Kecukupan stok BBM secara nasional dinilai belum menjamin ketersediaan pasokan di tingkat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), terutama di daerah kepulauan dan wilayah terpencil.
Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini mengatakan, Pertamina memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional. Melalui kelompok usahanya, Pertamina menjalankan kegiatan usaha dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi minyak dan gas bumi, pengolahan di kilang, hingga penyimpanan dan penyaluran BBM.
Sebagai badan usaha milik negara (BUMN), Pertamina tidak hanya dituntut menjaga efisiensi operasional dan kesehatan keuangan perusahaan, tetapi juga menjalankan penugasan pemerintah dalam menyediakan dan menyalurkan BBM tertentu.
Ia menilai, kelangkaan BBM di sejumlah daerah perlu mendapat perhatian serius. Kondisi tersebut terlihat dari antrean panjang di SPBU, kekosongan jenis BBM tertentu, hingga masyarakat yang harus menempuh jarak lebih jauh untuk memperoleh bahan bakar. keandalan pasokan dan distribusi energi menjadi tanggung jawab strategis yang harus dijaga.
"Kalau kita ngomong stok cukup, nyatanya masih ada yang antre," ujar Anggia dalam Rapat Dengar Pendapat DPR bersama PT Pertamina, Kamis (12/11/2026).
Anggia menjelaskan, ketersediaan pasokan di terminal BBM belum tentu mencerminkan kelancaran distribusi hingga ke masyarakat. Terminal dapat memiliki stok yang mencukupi, tetapi penyalur di daerah tertentu justru mengalami kekosongan akibat keterlambatan pengiriman atau volume pasokan yang lebih rendah daripada kebutuhan setempat.
“Kondisi ini berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Nelayan dapat kehilangan waktu melaut, pengemudi angkutan kehilangan waktu bekerja, sementara pelaku usaha kecil harus menanggung tambahan biaya operasional,” ujar Anggia.
Dampak gangguan pasokan juga berpotensi lebih besar di wilayah kepulauan dan daerah terpencil karena pilihan penyalur serta jalur pengiriman yang terbatas.
Oleh sebab itu, Komisi VI meminta Pertamina memberikan perhatian khusus kepada daerah yang berulang kali mengalami kelangkaan dengan menelusuri akar persoalan dan memastikan perbaikan pasokan hingga ke titik penyaluran.
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan, keberhasilan perusahaan tidak semata-mata diukur dari capaian finansial, tetapi juga dari kemampuan menjaga ketersediaan energi dan memberikan pelayanan yang dapat diandalkan masyarakat.
Tanggung jawab tersebut semakin berat di tengah dinamika geopolitik global, terutama konflik di kawasan Timur Tengah yang menekan pasokan energi dunia.
Simon merujuk laporan Badan Energi Internasional (IEA) pada Maret 2026 yang menggambarkan gangguan pasokan energi saat ini sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah pasar minyak modern.
Menurut dia, ketahanan energi tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya, tetapi juga ketahanan rantai pasok, kesiapan infrastruktur, fleksibilitas logistik, dan kecepatan merespons perubahan.
Tantangan tersebut semakin kompleks bagi Indonesia yang memiliki karakter geografis kepulauan. Penyaluran energi harus menjangkau wilayah yang luas melalui jalur darat, laut, dan udara dengan kondisi geografis serta cuaca yang berbeda-beda.
"Atas nama Pertamina, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, permohonan maaf yang tulus atas gangguan pasokan dan distribusi BBM yang sempat menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat," ujar Simon.
Ia mengakui, kompleksitas tantangan operasional tidak mengurangi tanggung jawab Pertamina untuk segera memperbaiki keadaan. Sebagai BUMN yang mendapat amanat menyediakan energi bagi seluruh rakyat Indonesia, Pertamina harus memastikan pelayanan tetap berjalan di mana pun masyarakat berada.
Untuk mengatasi gangguan pasokan, Pertamina telah menjalankan sejumlah langkah ekstra di wilayah terdampak. Langkah tersebut meliputi pengoperasian terminal dan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) selama 24 jam, mobilisasi tambahan mobil tangki beserta awaknya, penyediaan SPBU modular di lokasi yang membutuhkan, serta optimalisasi layanan Pertamina Delivery Services.
“Ke depan, pembenahan kami arahkan pada penguatan perencanaan kebutuhan, kesiapan stok, dan infrastruktur penyimpanan di seluruh kelompok usaha Pertamina,” ujar Simon.
Perusahaan juga akan meningkatkan fleksibilitas armada untuk menggunakan jalur distribusi alternatif serta memperkuat sistem pemantauan agar lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan dan gangguan operasional.
Simon menambahkan, Pertamina juga mengantisipasi perbedaan pola konsumsi energi antarwilayah, termasuk potensi gangguan cuaca dan operasional. Antisipasi tersebut diperlukan untuk menghadapi peningkatan kebutuhan energi, terutama menjelang akhir tahun ketika konsumsi BBM berpotensi meningkat.
Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza mengatakan, perusahaan berupaya menjaga pasokan energi melalui peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas), penguatan pasokan bahan baku, serta penambahan kapasitas pengolahan dan distribusi.
Dari sisi hulu, produksi migas Pertamina tercatat lebih dari 900.000 barel setara minyak per hari. Perusahaan berupaya meningkatkan produksi tersebut, baik dari kegiatan operasi di dalam maupun luar negeri.
Di tengah memanasnya kondisi geopolitik sejak Februari 2026, Pertamina juga berupaya memperluas sumber pasokan minyak mentah melalui pembelian lapangan migas di Aljazair serta penjajakan lapangan minyak baru di Amerika Selatan.
“Volume penjualan BBM Pertamina telah melampaui 80 juta kiloliter. Perusahaan juga telah menyalurkan BBM Satu Harga di 588 titik sesuai penugasan pemerintah,” kata Oki.
Namun, tekanan pasokan energi global turut meningkatkan tantangan operasional perusahaan. Harga minyak dunia sempat melampaui 100 dolar AS per barel akibat sejumlah konflik geopolitik, terutama di Timur Tengah. Selain meningkatkan biaya pengadaan bahan baku, gangguan keamanan distribusi minyak mentah dan BBM dari kawasan tersebut juga memengaruhi rantai pasok energi internasional.
“Beberapa negara itu melarang bbm-nya untuk dijual di pasar internasional. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami,” ujarnya.
Menurut Oki, sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati kawasan yang terdampak gangguan geopolitik tersebut. Pada saat bersamaan, sejumlah negara membatasi penjualan BBM ke pasar internasional untuk mengamankan kebutuhan domestik masing-masing.
Di dalam negeri, peningkatan konsumsi juga menjadi tantangan tersendiri. Fenomena El Nino memengaruhi sejumlah pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sehingga kebutuhan bahan bakar untuk pembangkit dan sektor lainnya turut berubah. Konsumsi solar, menurut Oki, meningkat lebih dari 14 persen, sedangkan konsumsi bensin, terutama Pertalite, naik sekitar 13 persen.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pertamina meningkatkan kapasitas produksi kilang untuk bensin sebesar 9 persen dan menambah pasokan produksi solar sebesar 15 persen. Perusahaan juga menambah lebih dari 369 unit mobil tangki untuk mempercepat penyaluran BBM dari terminal utama ke terminal penyalur dan SPBU.
Di jalur laut, Pertamina menambah sedikitnya 27 kapal untuk memperkuat distribusi BBM dan LPG ke berbagai daerah. Penambahan armada tersebut diharapkan mempercepat penyaluran energi, terutama ke wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, mengatakan, Pertamina memaksimalkan produksi kilang domestik. Seluruh kilang dioperasikan pada kapasitas maksimal untuk meningkatkan ketersediaan produk BBM di dalam negeri.
Produksi Pertalite telah dinaikkan sebesar 9,2 persen dibandingkan dengan rata-rata produksi Januari-Juni 2026. Adapun produksi solar meningkat 15,3 persen dibandingkan dengan periode yang sama.
Meski demikian, Pertamina mengakui kebutuhan Pertalite masih bergantung pada pasokan impor. Oleh Karena itu, sejak Oktober 2026, perusahaan meningkatkan cadangan pasokan Pertalite untuk mengantisipasi kenaikan permintaan sekitar 13 persen. Tambahan cadangan tersebut ditujukan untuk menjaga ketahanan stok hingga Desember 2026.
“Kita sudah tambah cadangan pasokan kurang lebih 13.600 ribu barel untuk memastikan ketahanan stok produk pertalite ini sampai dengan Desember 2026,” kata Ega.
Selain penguatan pasokan, Pertamina melakukan rekonfigurasi nosel Pertalite di SPBU untuk menambah jalur pengisian dan mengurangi antrean konsumen. Perusahaan juga berkoordinasi dengan pemerintah terkait penambahan kuota solar bersubsidi. Pada Oktober 2026, pemerintah telah memberikan persetujuan atas penambahan kuota tersebut.
Dari sisi distribusi, Pertamina meningkatkan jumlah kapal internasional menjadi 44 unit. Adapun armada kapal domestik bertambah dari 230 unit menjadi 235 unit. Perusahaan juga menambah 369 mobil tangki atau sekitar 9,2 persen dari kapasitas armada mobil tangki yang sebelumnya beroperasi.
Pertamina turut menyiapkan skema floating storage atau penyimpanan terapung untuk produk bensin sebagai bagian dari penguatan cadangan energi nasional. Ega mengatakan, skema tersebut merupakan langkah baru karena selama ini Indonesia belum pernah menerapkan penyimpanan terapung untuk produk bensin.
"Untuk peningkatan stok dalam kondisi geopolitik yang masih volatil, kami akan mengambil langkah ini untuk penguatan cadangan nasional," ujarnya.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-P, I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan, menyoroti ketidaksesuaian antara penjelasan mengenai kecukupan stok dan kondisi antrean BBM yang terjadi di Bali. Ia mengatakan, antrean panjang berlangsung selama sembilan hari, mulai 13 hingga 21 Oktober 2026, dan meluas ke sejumlah kabupaten di Bali.
Kelakan menuturkan, pada 13 Oktober 2026, pihaknya telah berkomunikasi dengan Pertamina di Bali untuk meminta penjelasan mengenai kondisi pasokan. Saat itu, Pertamina menyampaikan bahwa stok BBM dalam kondisi aman. Kebutuhan Pertalite di Bali disebut mencapai sekitar 2.200 kiloliter per hari, sedangkan kebutuhan solar sekitar 1.000 kiloliter per hari.
Ia juga memperoleh informasi bahwa stok di Terminal BBM Pesanggaran mencapai 1.200 kiloliter dan di Integrated Terminal Manggis sekitar 10.000 kiloliter. Dari sisi distribusi, Pertamina menyebut tersedia 73 armada di Pesanggaran dan 72 armada di Manggis.
"Di kepala saya ini sudah selesai masalah ini, besok pasti sudah selesai karena itu sudah memenuhi syarat untuk tidak ada antrean. Tapi fakta lapangannya, antrean menjalar ke seluruh kabupaten," katanya.
Tiga hari setelahnya, Kelakan melanjutkan, Direktur Utama Pertamina memberikan penjelasan bahwa gangguan pasokan dipengaruhi kendala teknis dan lonjakan konsumsi. Salah satu kendala teknis yang disampaikan adalah kerusakan jangkar kapal.
Menurut dia, perbedaan penjelasan tersebut perlu diklarifikasi agar persoalan serupa tidak kembali terjadi. Informasi mengenai stok dan kesiapan armada yang dinyatakan aman semestinya sejalan dengan kondisi distribusi di lapangan.
"Ini perlu diklarifikasi agar tidak terulang lagi. Bukan saja di Bali, tetapi juga seluruh Indonesia. Ini kerugian luar biasa untuk masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKB, Rivqy Abdul Halim, menyebut kelangkaan BBM tidak hanya terjadi di Bali. Sejumlah daerah lain yang dilaporkan mengalami persoalan serupa antara lain Kalimantan, Makassar di Sulawesi Selatan, Morowali di Sulawesi Tengah, Solo di Jawa Tengah, Malang Raya di Jawa Timur, serta sejumlah wilayah Indonesia Timur.
Rivqy menilai, persoalan tersebut menunjukkan perlunya Pertamina memiliki rencana kontingensi atau skema pasokan cadangan untuk mengantisipasi gangguan distribusi.
Ia mengatakan, sejumlah usulan telah disampaikan kepada Pertamina, termasuk pemanfaatan kereta api, misalnya, untuk mengangkut BBM dan aktivasi depo sebagai alternatif penyaluran. Namun, ia mengaku belum memperoleh umpan balik yang memadai mengenai tindak lanjut usulan tersebut maupun langkah antisipasi yang telah disiapkan perusahaan.
Menurut Rivqy, penanganan kelangkaan BBM selama ini cenderung dilakukan secara kasus per kasus setelah gangguan terjadi. Pola tersebut dinilai tidak cukup untuk menghadapi potensi gangguan pasokan yang berulang di berbagai daerah.
Ia meminta Pertamina ada rencana cadangan pasokan yang dimiliki, termasuk alternatif moda transportasi, pemanfaatan fasilitas penyimpanan, dan mekanisme distribusi apabila jalur utama mengalami kendala. Pertamina juga diharapkan memiliki langkah mitigasi yang terukur sehingga penanganan tidak dilakukan secara mendadak ketika kelangkaan sudah dirasakan masyarakat.
"Jadi, apa rencana cadangan Pertamina? Kita tidak menginginkan penanganan yang grasak-grusuk. Warga tidak mau tahu apa yang terjadi dan dihadapi Pertamina," kata Rivqy.
